SUMENEP - Dua jamaah calon haji (JCH) terancam gagal berangkat ke Tanah Suci Makkah. Itu karena dari hasil pemeriksaan kesehatan kedua atau vaksinasi meningitis yang dilakukan oleh dinkes terdapat dua JCH dinilai berisiko.Hal itu diungkapkan Ahmad Setiadi, Kabid Pengendalian Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan (Dinkes) Sumenep. Menurut dia, dua JCH yang dinilai berisiko tersebut menderita penyakit kompilasi.Namun begitu, menurut Setiadi, dinkes tidak berani memvonis untuk menggagalkan dua JCH bisa berangkat ke Makkah. Alasannya, kondisi kesehatan dua JCH itu masih dikonsultasikan ke Dinkes Provinsi Jatim dan pihak kesehatan pelabuhan atau embarkasi."Keputusan untuk menggagalkan keberangkatan JCH merupakan hal yang sensitif. Untuk itu, kami tidak berani menggagalkan dua jamaah haji yang kondisi kesehatannya dinilai berisiko itu," tegas Ahmad.Untuk diketahui, dari data dinkes, dari 819 JCH asal Sumenep, 16 orang yang masih melakukan vaksinasi. Kebanyakan JCH yang belum melakukan vaksinasi karena berhalangan dan sakit.Rencananya, JCH yang belum melakukan vaksinasi akan diperiksa maksimal H - 10 keberangkatan. "Pada 18 November mereka akan berangkat. Berarti paling akhir 8 November mereka harus melakukan vaksinasi ke dinkes," pungkasnya. (c22/zid/jp.com/sfl)
Sabtu, 31 Oktober 2009
Antisipasi Impor , Stok Garam
SUMENEP - Sejumlah petani garam rakyat mulai menimbun garamnya. Itu karena ada informasi dari Badan Meteorologi dan Geofisika (BMG) Kalianget bahwa hujan akan turun pada pertengahan Desember.Hasil pantauan cuaca yang dilakukan BMG beberapa waktu lalu, tahun ini diperkirakan kawasan tengah dan timur Sumenep hujan turun pada Desember. Karena itu, petani menimbun garamnya untuk persiapan stok garam pada musim hujan. Itu dilakukan untuk mengantisipasi impor garam.Hasan, petani garam asal Desa Pinggir Papas, Kec. Saronggi, mengatakan, penimbunan garam biasa dilakukan pada setiap menjelang akhir musim. Sehingga, ketika gudang membutuhkan garam pada saat musim hujan, petani masih punya stok garam untuk dijual. Dengan begitu, pihak gudang tidak punya alasan untuk mengimpor garam. Dijelaskan, berdasarkan aturan, gudang tidak boleh mengimpor garam pada saat dua bulan setelah musim panen dan satu bulan sebelum panen.Menurut Hasan, impor garam bisa merugikan petani. Sebab, dengan mengimpor garam dikhawatirkan gudang kelebihan stok. "Jika (gudang) kelebihan stok, garam lokal tidak akan dibeli. Harga garam akan murah pada tahun berikutnya," terangnya.Selain itu, garam ditimbun agar harganya bagus. Sebab, kata Hasan, pada musim hujan harga garam biasanya naik dibanding saat panen pada musim kemarau."Jika berkaca pada tahun sebelumnya, harga garam pada musim hujan naik sampai 50 persen. Saat musim kemarau harga garam yaitu Rp 200 ribu per ton, tapi pada musim hujan naik menjadi Rp 300 ribu per ton," ungkapnya.(c22/mat/jp.com/sfl)
Senin, 19 Oktober 2009
Keluhkan Pesta Kerapan Sapi, Tuding Hadiah dan Aturan Balapan Tak Sesuai
SUMENEP - Pelaksanaan lomba karapan sapi tingkat kabupaten di Stadion Giling Sumenep kemarin (18/10) dikeluhkan pemilik sapi dan anggota DPRD Sumenep. Mereka melihat adanya kejanggalan mengenai biaya dan aturan pertandingan.
Zaini, salah satu pemilik sapi dari Kec Bluto, mengeluhkan pelayanan panitia kerapan. Baik hadiah maupun lomba, tidak sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh panitia, dalam hal ini disbudparpora.
"Setahu saya, jumlah anggaran mencapai Rp 95 juta lebih. Tapi hadiahnya hanya motor (buatan) Cina dan alat elektronik saja. Padahal, untuk golongan menang sudah jelas Rp 20 juta dan (pemenang) golongan kalah dianggarkan Rp 15 juta. Kok hadiahnya hanya itu," keluhnya saat ditemui di sela - sela pertandingan.
Selain hadiah yang dianggap terlalu kecil, Zaeni mencurigai aturan perlombaan yang hanya menguntungkan beberapa pihak. Dalihnya, aturan pada tahun itu berbeda dengan aturan - aturan sebelumnya.
"Selain ada pemangkasan kawedanan dan konsumsi yang minim, jarak lomba juga diubah. Dari dulu, itu biasanya 195 meter. Tapi karena ada panitia yang jadi peserta dan sapinya tidak sanggup, jaraknya diubah jadi 190 meter," tuturnya.
Zaeni juga mengaku sudah menanyakan hal tersebut kepada panitia. Namun, menurut dia, panitia berdalih hal itu dilakukan demi keamanan. "Itu tidak mungkin Mas. Sebab, selama tujuh tahun terakhir jarak yang digunakan selalu 195 meter dan tidak apa - apa," paparnya.
Sementara itu, anggota DPRD Sumenep, Decki Purwanto, membenarkan jika anggaran yang dialokasikan untuk lomba karapan sapi mencapai Rp 95 juta. Rinciannya, Rp 35 juta untuk hadiah (baik golongan menang maupun golongan kalah) dan Rp 1,5 juta untuk pembelian tropi. Sementara sisanya yang Rp 58,5 digunakan untuk pelaksanaan dan biaya bayaran panitia selama dua hari perlombaan.
Sayangnya, menurut Decki, baik hadiah maupun pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan anggaran. Bahkan, panitia masih membawa sponsor dan menarik karcis sebesar Rp 5.000 dari warga Sumenep yang hendak menonton salah satu budaya masayarakat Madura tersebut.
"Dana yang diambil dari APBD 2009 murni demi melestarikan budaya, bukan ajang mencari keuntungan sendiri. Kalau pemkab sudah punya anggaran yang cukup, untuk apa membawa sponsor segala. Hal itu justru merusak citra pemkab yang ingin memeriahkan hari Jadi Sumenep ke 740," terangnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) M. Nasir mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya bersama panitia sesuai dengan aturan yang ada. Namun, terkait dengan aturan pertandingan, dia mengaku tidak tahu - menahu.
"Semua sudah sesuai RAB (rencana anggaran biaya) yang ada. Kami melibatkan sponsor untuk melengkapi saja. Tapi bukan berarti anggaran kurang. Dengan, harapan kegiatan bisa lebih meriah," terangnya. (c14/mat/sfl)
Zaini, salah satu pemilik sapi dari Kec Bluto, mengeluhkan pelayanan panitia kerapan. Baik hadiah maupun lomba, tidak sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh panitia, dalam hal ini disbudparpora.
"Setahu saya, jumlah anggaran mencapai Rp 95 juta lebih. Tapi hadiahnya hanya motor (buatan) Cina dan alat elektronik saja. Padahal, untuk golongan menang sudah jelas Rp 20 juta dan (pemenang) golongan kalah dianggarkan Rp 15 juta. Kok hadiahnya hanya itu," keluhnya saat ditemui di sela - sela pertandingan.
Selain hadiah yang dianggap terlalu kecil, Zaeni mencurigai aturan perlombaan yang hanya menguntungkan beberapa pihak. Dalihnya, aturan pada tahun itu berbeda dengan aturan - aturan sebelumnya.
"Selain ada pemangkasan kawedanan dan konsumsi yang minim, jarak lomba juga diubah. Dari dulu, itu biasanya 195 meter. Tapi karena ada panitia yang jadi peserta dan sapinya tidak sanggup, jaraknya diubah jadi 190 meter," tuturnya.
Zaeni juga mengaku sudah menanyakan hal tersebut kepada panitia. Namun, menurut dia, panitia berdalih hal itu dilakukan demi keamanan. "Itu tidak mungkin Mas. Sebab, selama tujuh tahun terakhir jarak yang digunakan selalu 195 meter dan tidak apa - apa," paparnya.
Sementara itu, anggota DPRD Sumenep, Decki Purwanto, membenarkan jika anggaran yang dialokasikan untuk lomba karapan sapi mencapai Rp 95 juta. Rinciannya, Rp 35 juta untuk hadiah (baik golongan menang maupun golongan kalah) dan Rp 1,5 juta untuk pembelian tropi. Sementara sisanya yang Rp 58,5 digunakan untuk pelaksanaan dan biaya bayaran panitia selama dua hari perlombaan.
Sayangnya, menurut Decki, baik hadiah maupun pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan anggaran. Bahkan, panitia masih membawa sponsor dan menarik karcis sebesar Rp 5.000 dari warga Sumenep yang hendak menonton salah satu budaya masayarakat Madura tersebut.
"Dana yang diambil dari APBD 2009 murni demi melestarikan budaya, bukan ajang mencari keuntungan sendiri. Kalau pemkab sudah punya anggaran yang cukup, untuk apa membawa sponsor segala. Hal itu justru merusak citra pemkab yang ingin memeriahkan hari Jadi Sumenep ke 740," terangnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) M. Nasir mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya bersama panitia sesuai dengan aturan yang ada. Namun, terkait dengan aturan pertandingan, dia mengaku tidak tahu - menahu.
"Semua sudah sesuai RAB (rencana anggaran biaya) yang ada. Kami melibatkan sponsor untuk melengkapi saja. Tapi bukan berarti anggaran kurang. Dengan, harapan kegiatan bisa lebih meriah," terangnya. (c14/mat/sfl)
Keluhkan Pesta Kerapan Sapi, Tuding Hadiah dan Aturan Balapan Tak Sesuai
SUMENEP - Pelaksanaan lomba karapan sapi tingkat kabupaten di Stadion Giling Sumenep kemarin (18/10) dikeluhkan pemilik sapi dan anggota DPRD Sumenep. Mereka melihat adanya kejanggalan mengenai biaya dan aturan pertandingan.
Zaini, salah satu pemilik sapi dari Kec Bluto, mengeluhkan pelayanan panitia kerapan. Baik hadiah maupun lomba, tidak sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh panitia, dalam hal ini disbudparpora.
"Setahu saya, jumlah anggaran mencapai Rp 95 juta lebih. Tapi hadiahnya hanya motor (buatan) Cina dan alat elektronik saja. Padahal, untuk golongan menang sudah jelas Rp 20 juta dan (pemenang) golongan kalah dianggarkan Rp 15 juta. Kok hadiahnya hanya itu," keluhnya saat ditemui di sela - sela pertandingan.
Selain hadiah yang dianggap terlalu kecil, Zaeni mencurigai aturan perlombaan yang hanya menguntungkan beberapa pihak. Dalihnya, aturan pada tahun itu berbeda dengan aturan - aturan sebelumnya.
"Selain ada pemangkasan kawedanan dan konsumsi yang minim, jarak lomba juga diubah. Dari dulu, itu biasanya 195 meter. Tapi karena ada panitia yang jadi peserta dan sapinya tidak sanggup, jaraknya diubah jadi 190 meter," tuturnya.
Zaeni juga mengaku sudah menanyakan hal tersebut kepada panitia. Namun, menurut dia, panitia berdalih hal itu dilakukan demi keamanan. "Itu tidak mungkin Mas. Sebab, selama tujuh tahun terakhir jarak yang digunakan selalu 195 meter dan tidak apa - apa," paparnya.
Sementara itu, anggota DPRD Sumenep, Decki Purwanto, membenarkan jika anggaran yang dialokasikan untuk lomba karapan sapi mencapai Rp 95 juta. Rinciannya, Rp 35 juta untuk hadiah (baik golongan menang maupun golongan kalah) dan Rp 1,5 juta untuk pembelian tropi. Sementara sisanya yang Rp 58,5 digunakan untuk pelaksanaan dan biaya bayaran panitia selama dua hari perlombaan.
Sayangnya, menurut Decki, baik hadiah maupun pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan anggaran. Bahkan, panitia masih membawa sponsor dan menarik karcis sebesar Rp 5.000 dari warga Sumenep yang hendak menonton salah satu budaya masayarakat Madura tersebut.
"Dana yang diambil dari APBD 2009 murni demi melestarikan budaya, bukan ajang mencari keuntungan sendiri. Kalau pemkab sudah punya anggaran yang cukup, untuk apa membawa sponsor segala. Hal itu justru merusak citra pemkab yang ingin memeriahkan hari Jadi Sumenep ke 740," terangnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) M. Nasir mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya bersama panitia sesuai dengan aturan yang ada. Namun, terkait dengan aturan pertandingan, dia mengaku tidak tahu - menahu.
"Semua sudah sesuai RAB (rencana anggaran biaya) yang ada. Kami melibatkan sponsor untuk melengkapi saja. Tapi bukan berarti anggaran kurang. Dengan, harapan kegiatan bisa lebih meriah," terangnya. (c14/mat/sfl)
Zaini, salah satu pemilik sapi dari Kec Bluto, mengeluhkan pelayanan panitia kerapan. Baik hadiah maupun lomba, tidak sesuai dengan anggaran yang dimiliki oleh panitia, dalam hal ini disbudparpora.
"Setahu saya, jumlah anggaran mencapai Rp 95 juta lebih. Tapi hadiahnya hanya motor (buatan) Cina dan alat elektronik saja. Padahal, untuk golongan menang sudah jelas Rp 20 juta dan (pemenang) golongan kalah dianggarkan Rp 15 juta. Kok hadiahnya hanya itu," keluhnya saat ditemui di sela - sela pertandingan.
Selain hadiah yang dianggap terlalu kecil, Zaeni mencurigai aturan perlombaan yang hanya menguntungkan beberapa pihak. Dalihnya, aturan pada tahun itu berbeda dengan aturan - aturan sebelumnya.
"Selain ada pemangkasan kawedanan dan konsumsi yang minim, jarak lomba juga diubah. Dari dulu, itu biasanya 195 meter. Tapi karena ada panitia yang jadi peserta dan sapinya tidak sanggup, jaraknya diubah jadi 190 meter," tuturnya.
Zaeni juga mengaku sudah menanyakan hal tersebut kepada panitia. Namun, menurut dia, panitia berdalih hal itu dilakukan demi keamanan. "Itu tidak mungkin Mas. Sebab, selama tujuh tahun terakhir jarak yang digunakan selalu 195 meter dan tidak apa - apa," paparnya.
Sementara itu, anggota DPRD Sumenep, Decki Purwanto, membenarkan jika anggaran yang dialokasikan untuk lomba karapan sapi mencapai Rp 95 juta. Rinciannya, Rp 35 juta untuk hadiah (baik golongan menang maupun golongan kalah) dan Rp 1,5 juta untuk pembelian tropi. Sementara sisanya yang Rp 58,5 digunakan untuk pelaksanaan dan biaya bayaran panitia selama dua hari perlombaan.
Sayangnya, menurut Decki, baik hadiah maupun pelaksanaan yang dilakukan tidak sesuai dengan anggaran. Bahkan, panitia masih membawa sponsor dan menarik karcis sebesar Rp 5.000 dari warga Sumenep yang hendak menonton salah satu budaya masayarakat Madura tersebut.
"Dana yang diambil dari APBD 2009 murni demi melestarikan budaya, bukan ajang mencari keuntungan sendiri. Kalau pemkab sudah punya anggaran yang cukup, untuk apa membawa sponsor segala. Hal itu justru merusak citra pemkab yang ingin memeriahkan hari Jadi Sumenep ke 740," terangnya.
Di tempat yang sama, Kepala Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Pemuda, dan Olahraga (Disbudparpora) M. Nasir mengatakan, apa yang dilakukan pihaknya bersama panitia sesuai dengan aturan yang ada. Namun, terkait dengan aturan pertandingan, dia mengaku tidak tahu - menahu.
"Semua sudah sesuai RAB (rencana anggaran biaya) yang ada. Kami melibatkan sponsor untuk melengkapi saja. Tapi bukan berarti anggaran kurang. Dengan, harapan kegiatan bisa lebih meriah," terangnya. (c14/mat/sfl)
Sabtu, 17 Oktober 2009
Pungutan KTP di Sumenep Merajalela
Dispenduk Berdalih Kesepakatan Desa SUMENEP-Pungutan liar (pungli) dalam pembuatan kartu tanda penduduk (KTP) di beberapa desa di Sumenep merajalela. Tarikan pembayaran antara Rp 25 ribu sampai Rp 75 ribu. Padahal, di perda disebutkan hanya Rp 9.500 untuk pembuatan KTP dan KK (kartu keluarga).Ironisnya, Dinas kependudukan dan catatan sipil (dispenduk dan capil) berdalih itu tingginya pungutan untuk pembuatan KTP di desa merupakan kesepakatan desa.Zahri, 25, warga Dusun Paraddaan, Desa Lanjuk, Kec Manding, mengaku sudah empat bulan belum menerima kabar hasil permohonan KTP dan KK yang diajukannya. Dia cerita, sekitar tiga bulan sejak pengajuan, dia sudah menerima KTP-nya. Hanya, nama yang tertera dalam KTP bertuliskan Zehri. "Waktu itu (awal pembuatan KTP, Red) saya membayar Rp 25 ribu," akunya.Kemudian dilakukan perubahan atas kesalahan nama tersebut. Hanya, pria yang berstatus mahasiswa itu dikenakan biaya tambahan Rp 17.500 dengan tenggang waktu yang dijanjikan selama satu bulan. "Tapi, sampai sekarang sudah sebulan lebih belum ada kabar KTP saya. Padahal, saya sangat membutuhkan," ujarnya.Berdasarkan penelusuran koran ini, sedikitnya 10 warga RT 04 RW 04 Dusun Paraddaan, Desa Lanjuk, belum mendapatkan KTP. Diperkirakan, lama pengajuan pembuatan KTP tersebut sudah mencapai enam bulan.Tirmidi, salah satu tokoh Desa Lanjuk, mengatakan, belum adanya sinyal baik dalam pelayanan pembuatan KTP, hanya membuat warga gerah. Dia mendesak pemerintah serius dalam menangani dan menertibkan pembuatan KTP."Jangan cuma sigap saat mengambil uangnya saja. Tapi pemerintah harus konsisten dengan waktu pembuatan KTP, seperti harga yang ditawarkan sebelumnya. Membeli saja sulit, apalagi mau minta," katanya.Hal yang sama disampaikan Homaidi, tokoh di Kampung Pajegungan, Desa Panagan, Kecamatan Gapura. Menurut dia, dengan sulitnya proses pembuatan KTP banyak warga yang enggan membuatnya. "Sulitnya pembuatan KTP sudah menjadi rahasia umum. Anehnya, dinas sampai tingkat desa seakan berpangku tangan," ujarnya.Seperti diberitakan, dana kompensasi pembuatan KTP di Gapura yang harus dibayar warga bermacam-macam. Rinciannya, jangka waktu tiga bulan harganya Rp 10 ribu, jika satu bulan Rp 20 ribu. Lalu, untuk yang selesai dalam jangka waktu seminggu Rp 50 ribu dan Rp 75 ribu untuk satu hari.Suroyo, anggota DPRD Sumenep, mengatakan, pungutan pembuatan KTP di berbagai tingkatan hanya menjerat warga yang kurang mampu. Karena itu, dia mendesak dispenduk capil untuk mengambil langkah antisipatif. "Dari atas hingga bawah jangan cuma bisa main-main," ingatnya.Sementara Kepala Dispenduk Capil Suud Suganda membantah adanya pungutan liar dalam proses pembuatan KTP. "Seperti dalam ketentuan perda, pemohon hanya dibebankan biaya tidak lebih Rp 9.500. Yaitu untuk KK Rp 3.500 dan KTP Rp 6.000," sergahya.Hanya, Suud tidak menepis jika faktanya pembuatan KTP melebihi angka nominal yang ditentukan. Alasannya, desa juga diperkenankan untuk menentukan nilai kontribusi pembuatan KTP untuk kas desa atas dasar kesepakatan bersama tokoh masyarakat. "Jadi, itu (proses pembuatan KTP, Red) kami serahkan ke UPT (unit pelayanan teknis) dan dari UPT ke desa," katanya. (uji/mat/jp.com/rs)
Kamis, 02 April 2009
Kiai NU Minta Jaga Kultur Madura, Pasca Rampungnya Jembatan Suramadu
SUMENEP - Sejumlah kiai NU se Madura mengkhawatirkan terkikisnya kultur budaya Madura, pascaselesainya pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).Untuk menjaga kultur budaya Madura, para kiai yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama se-Madura, beberapa waktu lalu, mendatangi gubernur Propinsi Jawa Timur. Mereka dari unsur NU Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Tujuannya, para kiai menginginkan, pascarealisasi Jembatan Suramadu tidak ada kebijakan pemerintah yang merugikan Pulau Madura.Mewakili para kiai yang lain, Ketua PCNU Sumenep, KH Abdullah Cholil menjelaskan, kedatangan sejumlah kiai NU ke gubernur Jatim beberapa hari yang lalu, selain untuk silaturahmi antara ulama dan umara, juga untuk mengantisipasi hal negatif pasca Suramadu.Sehingga dari pertemuan itu, katanya, akan terbangun intensitas kemunikasi yang saling menguntungkan (simbiosis mutualis). Cholil menandaskan, dari hasil pertemuan tersebut, ada beberapa pokok-pokok kesepakatan. Diantaranya, terang dia, para kiai NU menginginkan persoalan perencanaan tata ruang (master plan) visi misi dan program pembangunan di Madura segera disusun dengan melibatkan bupati se Madura serta stakeholders lainnya yang pelaksanaannya di fasilitasi oleh gubernur.Yang kedua, kata ketua PA Sumenep ini, dalam hal pengembangan industri di Madura, diperlukan adanya regulasi dan selektifitas industri. Ulama menginginkan, dengan pemilihan selektif itu bisa menjamin terpeliharanya nilai-nilai agama, tradisi lokal/kultur Madura serta memprioritaskan pekerja pribumi Madura.Ketiga, ulama juga menginginkan dibuat peraturan daerah (Perda) berbasis syariah sebagai upaya memperkuat nilai-nilai agama dan tradisi lokal Madura. "Perkembangan baru masuk, tapi masyarakat Madura tetap bertahan dengan kultur lokal yang kuat," ungkapnya.Di sisi yang lain, tambah Cholil, untuk meningkatkan indek prestasi manusia (IPM) diperlukan pelayanan publik yang maksimal di bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam pertemuan itu, para ulama juga menginginkan adanya pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi dan pendidikan yang lebih merata. Dalam hal ini, jelasnya pemerintah bisa lebih memprioritaskan pembangunan di daerah pedesaan.Selanjutnya, demi kepentingan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan upaya pengembangkan sumber daya alam (SDA) yang maksimal. "Yang lain, kita juga menghasilkan perlakuan yang sama antara pesantren dan madrasah serta untuk kasus PT Garam bisa segera diselesaikan," tukasnya.Dia menambahkan, follow up dari pertemuan para ulama dengan gubernur disepakti akan dibentuk forum yang melibatkan kiai, bupati, pemprov, dan stakeholders yang lain. Dia menginginkan dengan semangat tersebut, Madura akan lebih berkembang dan tidak pernah tergerus oleh kemajuan yang masuk pasca Suramadu.(tur/zr/rd)
Rabu, 18 Maret 2009
MUI JATIM MINTA MASYARAKAT, SALURKAN HAK POLITIKNYA
Sumenep-Selasa ( 17/03 )Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur meminta masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menyalurkan apsirasi politiknya pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) pada tanggal 09 April 2009 mendatang.Ketua Umum MUI Jawa Timur, KH. Abdus Somad Buhari, ketika menghadiri sebuah acara di Kabupaten Sumenep mengatakan, masyarakat yang menyalurkan hak politiknya dengan mendatangi Tempat Pemugutan Suara (TPS) pada Pemilu Legislatif tersebut, sebagai wujud menyukseskan pesta demokrasi, sekaligus bentuk kecintaannya pada tanah air dan bangsa. Dalam menyalurkan hak politiknya, meski terjadi perbedaan pandangan politik, namun masyarakat tetap menjaga kerukanan, sehingga kondisi di daerahnya tetap aman dan kondusif..KH. Abdus Somad Buhari menyatakan, selain itu partai politik yang berlaga di Pemilu Legislatif, juga menciptakan persatuan dan kesatuan ummat. Partai politik dan calon legislatifnya dalam berkampanye tidak melontarkan kata-kata hujatan dan mencela.’’Ini yang harus diperhatikan demi menjaga persatuan dan kesatuan ummat, jadi sebaiknya partai politik dan calegnya melakukan pendekatan yang bermoral dengan menunjukkan programnya pada masyarakat,” tegasnya.Menyoal keberadaan MUI dengan Pemilu, KH. Abdus Somad menuturkan, secara kelembagaan MUI tidak masuk dalam ranah politik praktis, sehingga jika ada pengurus yang ikut berkompetisi menjadi calon legislatif harus mengundurkan diri dari kepengurus MUI. Sebagai lembaga non politik, pihaknya akan memberikan saran dan masukan pada pemerintah dalam rangka menciptakan kerukunan ummat beragama di tanah air. ( Yasik, Esha )
EFESIENSI DAN PENINGKATAN APBD
DPRD Sumenep News: Demi terwujudnya efisiensi anggaran di Kabupaten Sumenep, Komisi-komisi DPRD Sumenep dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2009 yang berlangsung selama sepekan melakukan langkah pengurangan sejumlah anggaran belanja Pembangunan. Dari hasil pengurangan, besaran anggaran kemudian dialihkan untuk penganggaran kegiatan pembangunan lainnya yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.Kebijakan pengurangan diketahui, setelah Senin 16/3 kemarin, masing-masing komisi menyampaikan laporan hasil pembahasan di tingkat komisi dalam Rapat Paripurna DPRD. Penyampaian laporan komisi dilakukan oleh masing-masing Juru Bicara (Jubir) komisi, yaitu Komisi A dengan Jubir M. Hafidz, BA, Komisi B dengan Jubir H. Herman Dali Kusuma, Komisi C dengan Jubir Drs. KH. Moh. Washil Khalid, dan Komisi D dengan Jubir Hj. Dewi Khalifah.Dalam laporan Komisi A disebutkan, total belanja secara keseluruhan sebesar Rp 163.874.171.894, setelah pembahasan berubah menjadi Rp 163.577.078.055, dengan angka berkurang sebesar Rp 297.093.839.Pengurangan terjadi pada Total Belanja Langsung yang secara akumulatif sebesar Rp 47.926.756.343, setelah pembahasan berubah menjadi sebesar Rp 46.679.662.504, dengan angka berkurang sebesar Rp 1.247.093.838.Hal yang sama juga dilaporkan Komisi D, bahwa dalam pembahasan di komisi D, telah dilakukan sejumlah pengurangan pada sisi belanja di 8 mitra kerja Komisi D. Pengurangan yang dilakukan totalnya mencapai Rp 6.640.300, diantaranya pada pos anggaran seperti ATK, Honorarium, Perjalanan Dinas dan lain sebagainya. Dari hasil pengurangan dan efisiensi itu, Komisi D bersama mitra kerjanya kemudian mengalihkan kepada kegiatan lain yang cukup mendesak, urgen dan signifikan bagi masyarakat. Sedangkan sisa anggaran dari hasil pembahasan dikembalikan ke Kas Daerah, seperti sisa anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp 3.383.500, RSUD dr. H. Moh. Anwar sebesar Rp 2.783.000 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana sebesar Rp 473.800. “Penetapan Rancangan APBD TA. 2009 untuk mitra kerja Komisi D mengalami perubahan anggaran berupa pergeseran dan pengalihan, namun tetap tidak melampaui plafon anggaran di masing-masing SKPD berdasarkan azas dan prinsip - prinsip anggaran”, ungkap HJ. Dewi Khalifah.Tidak hanya efisiensi yang terjadi, pada sisi pendapatan dalam pembahasan di tingkat komisi juga mengalami peningkatan prestasi. Peningkatan itu terjadi khususnya pada pembahasan komisi B dan Komisi D. Pada pembahasan komisi B, total target pendapatan yang semula sebesar Rp 767.548.223.881, kemudian bertambah sebesar Rp 1.441.383.266 sehingga totalnya menjadi sebesar Rp 768.989.607.147. “Penambahan target pendapatan yang cukup signifikan diantaranya dari Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 760.457.600, Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp 675 juta yang nantinya akan diberikan kepada 27 kecamatan; dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal dari PT. BPRS sebesar Rp 150 juta.Sedangkan dalam pembahasan Komisi D, peningkatan sisi pendapatan hanya terjadi pada target pendapatan Dinas Kesehatan. Peningkatan itu berpengaruh pada total sisi pendapatan, yang semula sebesar Rp 15.204.333.432, setelah pembahasan menjadi Rp 15.263.737.328, dengan angka bertambah sebesar Rp 59.403.896.“Secara keseluruhan sisi pendapatan yang terdapat pada 4 (empat) mitra kerja Komisi D hanya Dinas Kesehatan yang mengalami perubahan yakni penambahan sebesar 59 Juta 403 Ribu 896 Rupiah”, kata Khlifah.Dengan berakhirnya pembahasan di tingkat Komisi-komisi, tahapan pembahasan RAPBD selanjutnya yaitu berada di tangan Panitia Anggaran (Panggar) dan Tim Anggaran (Timgar). Sesuai jadwal, pembahasan ditingkat Panggar dan Timgar akan berlangsung selama dua hari, yaitu dari tanggal 17 sampai 18 Maret 2009.Fokus utama pembahasan di tingkat Panggar dan Timgar adalah melakukan koreksi terhadap hasil-hasil pembahasan komisi-komisi dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Koreksi ini dilakukan melalui pendekatan kompilasi hasil-hasil komisi untuk menyesuaikan dengan target plafon anggaran semula. Jika pada kompilasi tidak ditemukan pelampauan plafon anggaran berarti proses pembahasan sampai di tingkat Panggar dan Timgar berjalan dengan baik dan lancar.Hasil kompilasi di tingkat Panggar dan Timgar nantinya akan disampaikan dalam Rapat Paripurna mendatang, yaitu pada tanggal 19 Maret 2009 di ruang Graha Paripurna Dewan. (Humas Sekretariat DPRD Sumenep)
Kamis, 05 Februari 2009
Mahasiswa Sumenep Kutuk Politik Uang
[ Jum'at, 06 Februari 2009 ]
SUMENEP - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam HMI unjuk rasa kemarin. Mereka menolak uang dalam politik. Alasannya, politik uang merusak mentalitas bangsa. Akibatnya, bangsa masa depan bakal terjerembab karena dibangun dengan cara money politics.Ratusan aktivis HMI tersebut hadir di gedung dewan sekitar pukul 10.30. Saat orasi, korlap aksi, Fawaid meminta kalangan parlemen memerhatikan masyarakat. Alasannya, anggota parlemen jadi wakil rakyat karena didukung masyarakat. Dia tidak ingin anggota dewan melupakan orang-orang yang mendukungnya. Bila anggota dewan melupakan rakyat, secara tidak langsung mereka telah lalai terhadap amanah dari rakyat.HMI juga minta wakil rakyat tidak bermain money politics. Dikatakan, money politics bisa saja terjadi dalam momentum pilkada atau pemilu. Selain itu, money politics juga bisa terjadi akibat perselingkuhan politik antara dewan-eksekutif. Dia menyontohkan, eksekutif memberikan tips agar dewan bungkam terhadap persoalan yang seharusnya dikritik. "Kami menolak politik dan birokrasi dikotori money politics," paparnya.Hal yang sama disampaikan aktivis lainnya Toha. Dia minta legislatif-eksekutif tidak mempersulit layanan publik. Misalnya, kata Toha, layanan KTP harus dibenahi. Jika layanan KTP tetap sulit, dia minta Bupati Ramdlan Siraj mempertimbangkan karier kepala dinaspendukcapil. "Reward and punishment harus ditegakkan," tuturnya. Usai orasi, sebagian mahasiswa diterima berdialog dengan dewan. Sekretaris Komisi A KH Mawardi menerima mereka berdialog seputar kebijakan dan layanan publik. Di ruang komisi A, aktivis menilai birokrat tidak melayani publik secara maksimal. Anggota Komisi A Tuan Muhammad Yusuf mengaku telah berulangkali minta eksekutif lebih baik. Dia yakin eksekutif bisa berbenah dan menjadi lebih baik. Tetapi, Tuan yakin perubahan tidak bisa datang dalam sekali tempo. Komisi A mengaku respek kepada mahasiswa yang ikut mengawal pembangunan. "Nanti, apa yang adik-adik katakan akan kami teruskan ke pihak terkait," janjinya.Usai berdialog dengan komisi A, aktivis beranjak ke kantor pemkab di Jl dr Cipto. Tetapi, di kantor pemkab ini mahasiswa kecewa. Alasannya, birokrat mempersulit dan menutup diri untuk berdialog.Mahasiswa menilai hal tersebut semakin membuktikan bahwa Pemkab Sumenep bekerja sebagai pangreh praha dibanding pamong praja. "Terus terang kami kecewa (pada eksekutif)," katanya.(abe/zr/rd)
SUMENEP - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam HMI unjuk rasa kemarin. Mereka menolak uang dalam politik. Alasannya, politik uang merusak mentalitas bangsa. Akibatnya, bangsa masa depan bakal terjerembab karena dibangun dengan cara money politics.Ratusan aktivis HMI tersebut hadir di gedung dewan sekitar pukul 10.30. Saat orasi, korlap aksi, Fawaid meminta kalangan parlemen memerhatikan masyarakat. Alasannya, anggota parlemen jadi wakil rakyat karena didukung masyarakat. Dia tidak ingin anggota dewan melupakan orang-orang yang mendukungnya. Bila anggota dewan melupakan rakyat, secara tidak langsung mereka telah lalai terhadap amanah dari rakyat.HMI juga minta wakil rakyat tidak bermain money politics. Dikatakan, money politics bisa saja terjadi dalam momentum pilkada atau pemilu. Selain itu, money politics juga bisa terjadi akibat perselingkuhan politik antara dewan-eksekutif. Dia menyontohkan, eksekutif memberikan tips agar dewan bungkam terhadap persoalan yang seharusnya dikritik. "Kami menolak politik dan birokrasi dikotori money politics," paparnya.Hal yang sama disampaikan aktivis lainnya Toha. Dia minta legislatif-eksekutif tidak mempersulit layanan publik. Misalnya, kata Toha, layanan KTP harus dibenahi. Jika layanan KTP tetap sulit, dia minta Bupati Ramdlan Siraj mempertimbangkan karier kepala dinaspendukcapil. "Reward and punishment harus ditegakkan," tuturnya. Usai orasi, sebagian mahasiswa diterima berdialog dengan dewan. Sekretaris Komisi A KH Mawardi menerima mereka berdialog seputar kebijakan dan layanan publik. Di ruang komisi A, aktivis menilai birokrat tidak melayani publik secara maksimal. Anggota Komisi A Tuan Muhammad Yusuf mengaku telah berulangkali minta eksekutif lebih baik. Dia yakin eksekutif bisa berbenah dan menjadi lebih baik. Tetapi, Tuan yakin perubahan tidak bisa datang dalam sekali tempo. Komisi A mengaku respek kepada mahasiswa yang ikut mengawal pembangunan. "Nanti, apa yang adik-adik katakan akan kami teruskan ke pihak terkait," janjinya.Usai berdialog dengan komisi A, aktivis beranjak ke kantor pemkab di Jl dr Cipto. Tetapi, di kantor pemkab ini mahasiswa kecewa. Alasannya, birokrat mempersulit dan menutup diri untuk berdialog.Mahasiswa menilai hal tersebut semakin membuktikan bahwa Pemkab Sumenep bekerja sebagai pangreh praha dibanding pamong praja. "Terus terang kami kecewa (pada eksekutif)," katanya.(abe/zr/rd)
Eksekusi Ruko di Ganding Ricuh
[ Jum'at, 06 Februari 2009 ]
Polisi Amankan Lima Orang SUMENEP-Eksekusi rumah toko (ruko) milik H Rofik di Dusun Naga, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, kemarin berlangsung ricuh. Bahkan, polisi terpaksa menangkap lima orang yang menghalangi eksekusi.Kejadian itu berawal ketika eksekutor dari Pengadilan Negeri (PN) Sumenep yang diwakili Wakil Panitera Suja'ie akan membacakan putusan di depan ruko. Tiba-tiba tiga orang ahli waris, yakni Hj Subaidah, Hj Arfiyah, dan H Erfan, berteriak dan berusaha merebut surat putusan lelang yang akan dibacakan eksekutor.Proses eksekusi pun kian tegang. Polisi terpaksa bertindak tegas, setelah ahli waris ruko bersama ratusan warga lain berusaha melawan petugas mengamankan eksekusi. Ahli waris berteriak agar warga melawan dan menggagalkan eksekusi.Kericuhan pun terjadi. Ahli waris berusaha melawan bersama ratusan warga dengan mencoba menerobos pagar betis petugas. Agar eksekusi berjalan lancar, polisi terpaksa mengamankan sejumlah orang yang dianggap sebagai pemicu kericuhan.Pasukan polisi yang dipimpin Kabag Ops Polres Sumenep Kompol Ary Wahjudi tidak mau mengambil risiko. Petugas mengamankan ahli waris, pengacara, dan warga yang mencoba menggagalkan eksekusi. Lima orang itu dimasukkan mobil truk polisi dan dibawa ke Mapolres Sumenep. Untuk pengamanan eksekusi, polres menerjunkan 300 personel dari semua unsur. Yakni, samapta, reskrim, lantas, polsek, dan pengamanan tertutup. Mereka juga dilengkapi senjata laras panjang dan siaga di depan objek eksekusi.Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumenep Suja'ie mengatakan, dirinya selaku eksekutor hanya melaksanakan eksekusi. Pada eksekusi pertama awal Desember 2008 lalu gagal dilakukan karena pemilik dan ahli waris ruko melawan. Lalu, kemarin eksekusi dilakukan kembali"Kami (PN) hanya menjalankan tugas sebagai eksekutor. Sebab, pemilik ruko tidak membayar pinjaman pada Bank BRI Sumenep," ujar Suja'ie.Dijelaskan, proses lelang ruko dilakukan dengan benar. Lelang dimenangkan Hj Tammimah, 42, warga Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, senilai Rp 200 juta.Namun, hasil lelang dan keputusan tersebut tidak diindahkan. Sehingga, proses eksekusi dengan merujuk keputusan lelang harus dilakukan. "PN hanya sebagai eksekutor. Sedangkan keputusan lelang dan proses sebelumnya ditangani pihak bank. PN sendiri turut serta dalam eksekusi ini, meski keputusannya tidak melalui pengadilan karena menyangkut hak milik negara (Bank BRI, Red.)," jelasnya.Setelah berhasil mengamankan sejumlah orang, eksekusi akhirnya berjalan dengan lancar. Petugas kemudian mengeluarkan semua isi bangunan dua lantai tersebut. (zr/mat)
Polisi Amankan Lima Orang SUMENEP-Eksekusi rumah toko (ruko) milik H Rofik di Dusun Naga, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, kemarin berlangsung ricuh. Bahkan, polisi terpaksa menangkap lima orang yang menghalangi eksekusi.Kejadian itu berawal ketika eksekutor dari Pengadilan Negeri (PN) Sumenep yang diwakili Wakil Panitera Suja'ie akan membacakan putusan di depan ruko. Tiba-tiba tiga orang ahli waris, yakni Hj Subaidah, Hj Arfiyah, dan H Erfan, berteriak dan berusaha merebut surat putusan lelang yang akan dibacakan eksekutor.Proses eksekusi pun kian tegang. Polisi terpaksa bertindak tegas, setelah ahli waris ruko bersama ratusan warga lain berusaha melawan petugas mengamankan eksekusi. Ahli waris berteriak agar warga melawan dan menggagalkan eksekusi.Kericuhan pun terjadi. Ahli waris berusaha melawan bersama ratusan warga dengan mencoba menerobos pagar betis petugas. Agar eksekusi berjalan lancar, polisi terpaksa mengamankan sejumlah orang yang dianggap sebagai pemicu kericuhan.Pasukan polisi yang dipimpin Kabag Ops Polres Sumenep Kompol Ary Wahjudi tidak mau mengambil risiko. Petugas mengamankan ahli waris, pengacara, dan warga yang mencoba menggagalkan eksekusi. Lima orang itu dimasukkan mobil truk polisi dan dibawa ke Mapolres Sumenep. Untuk pengamanan eksekusi, polres menerjunkan 300 personel dari semua unsur. Yakni, samapta, reskrim, lantas, polsek, dan pengamanan tertutup. Mereka juga dilengkapi senjata laras panjang dan siaga di depan objek eksekusi.Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumenep Suja'ie mengatakan, dirinya selaku eksekutor hanya melaksanakan eksekusi. Pada eksekusi pertama awal Desember 2008 lalu gagal dilakukan karena pemilik dan ahli waris ruko melawan. Lalu, kemarin eksekusi dilakukan kembali"Kami (PN) hanya menjalankan tugas sebagai eksekutor. Sebab, pemilik ruko tidak membayar pinjaman pada Bank BRI Sumenep," ujar Suja'ie.Dijelaskan, proses lelang ruko dilakukan dengan benar. Lelang dimenangkan Hj Tammimah, 42, warga Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, senilai Rp 200 juta.Namun, hasil lelang dan keputusan tersebut tidak diindahkan. Sehingga, proses eksekusi dengan merujuk keputusan lelang harus dilakukan. "PN hanya sebagai eksekutor. Sedangkan keputusan lelang dan proses sebelumnya ditangani pihak bank. PN sendiri turut serta dalam eksekusi ini, meski keputusannya tidak melalui pengadilan karena menyangkut hak milik negara (Bank BRI, Red.)," jelasnya.Setelah berhasil mengamankan sejumlah orang, eksekusi akhirnya berjalan dengan lancar. Petugas kemudian mengeluarkan semua isi bangunan dua lantai tersebut. (zr/mat)
Tongkang Tabrak Perahu di Sepudi
[ Jum'at, 06 Februari 2009 ]
Dua ABK Perahu Hilang SUMENEP-Kecelakaan laut kembali terjadi di perairan antara Pulau Sapudi dan Raas. Perahu Layar Motor (PLM) Indonesia milik warga Kabupaten Lamongan ditabrak kapal tongkang di 12 mil arah utara Pulau Sapudi. Akibatnya, dua awak buah kapal (ABK) PLM Indonesia hilang, setelah terlempar ke laut. Dua ABK yang nahas itu adalah Miftakul Arif, 20, dan Ferianto, 28. Kedua orang tersebut juga berasal dari Lamongan.Informasi yang diterima koran ini dari Satpolair Kalianget kemarin, Miftakul Arif ketika hilang memakai baju cokelat dengan celana biru. Sedangkan Ferianto memakai jaket cokelat dengan celana pendek hitam. PLM Indonesia dinahkodai Nurrhasyim, 40, warga Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. PLM berpenumpang 14 orang (termasuk ABK) hendak menebar jaring di wilayah perairan Sapudi, Sumenep, Kamis (29/1) lalu. Namun, pada Jumat (30/1), sekitar pukul 01.15, ditabrak kapal tongkang yang belum diketahui identitasnya. Akibatnya, dua ABK terlempar dan ditelan ombak. Hingga kemarin keduanya masih dinyatakan hilang.Peristiwa tabrakan antara PLM Indonesia dengan kapal tongkang itu baru terungkap setelah nahkoda PLM melapor ke Satpolair Lamongan, Rabu (4/2). Kemudian laporan itu dikoordinasikan ke Satpolair Kalianget, Sumenep, kemarin.PLM Indonesia yang ditabrak kapal tongkang tak dikenal tersebut rusak pada anjungannya dan tempat berteduh ABK. Untungnya, perahu masih bisa digunakan untuk pulang ke Lamongan.Kasatpolair Kalianget AKP Aryanto Agus Subekti mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencari kedua korban. Dia menyayangkan, kejadian tersebut tidak langsung dilaporkan kepada petugas Satpolair Sapudi maupun Lamongan. Ternyata, para ABK yang selamat masih berusaha mencari sendiri dua temannya yang terlempar ke laut. Setelah gagal menemukan temannya, mereka baru melapor ke Satpolair Lamongan.Menurut Agus, upaya pencarian terhadap ABK PLM Indonesia yang hilang terkendala cuaca. Ketinggian ombak di lokasi kejadian berkisar antara 5 sampai 6 meter. "Jadi, kami tunda dulu pencarian menunggu kondisi cuaca kondusif," katanya. Untuk pencarian korban, satpolair menyiapkan satu unit tugboat dan empat anggotanya. Mereka akan menyisir sekitar lokasi hilangnya korban dan pulau yang terdekat dengan TKP.Sementara itu, di Pulau Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, sebuah perahu nelayan dikabarkan tenggelam di perairan dekat pulau tersebut. Perahu yang berisi barang-barang untuk pindah rumah itu berlayar dari Pulau Pagerungan Kecil ke Desa Kayuwaru, Kecamatan Arjasa. Namun, di tengah perjalanan kapal berpenumpang tujuh orang itu dihantam ombak. Untungnya, semua penumpang selamat. Sedangkan perahu dan barang-barang bawaannya tidak dapat diselamatkan. Kerugian diprediksi mencapai Rp 15 juta. (zr/mat)
Dua ABK Perahu Hilang SUMENEP-Kecelakaan laut kembali terjadi di perairan antara Pulau Sapudi dan Raas. Perahu Layar Motor (PLM) Indonesia milik warga Kabupaten Lamongan ditabrak kapal tongkang di 12 mil arah utara Pulau Sapudi. Akibatnya, dua awak buah kapal (ABK) PLM Indonesia hilang, setelah terlempar ke laut. Dua ABK yang nahas itu adalah Miftakul Arif, 20, dan Ferianto, 28. Kedua orang tersebut juga berasal dari Lamongan.Informasi yang diterima koran ini dari Satpolair Kalianget kemarin, Miftakul Arif ketika hilang memakai baju cokelat dengan celana biru. Sedangkan Ferianto memakai jaket cokelat dengan celana pendek hitam. PLM Indonesia dinahkodai Nurrhasyim, 40, warga Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. PLM berpenumpang 14 orang (termasuk ABK) hendak menebar jaring di wilayah perairan Sapudi, Sumenep, Kamis (29/1) lalu. Namun, pada Jumat (30/1), sekitar pukul 01.15, ditabrak kapal tongkang yang belum diketahui identitasnya. Akibatnya, dua ABK terlempar dan ditelan ombak. Hingga kemarin keduanya masih dinyatakan hilang.Peristiwa tabrakan antara PLM Indonesia dengan kapal tongkang itu baru terungkap setelah nahkoda PLM melapor ke Satpolair Lamongan, Rabu (4/2). Kemudian laporan itu dikoordinasikan ke Satpolair Kalianget, Sumenep, kemarin.PLM Indonesia yang ditabrak kapal tongkang tak dikenal tersebut rusak pada anjungannya dan tempat berteduh ABK. Untungnya, perahu masih bisa digunakan untuk pulang ke Lamongan.Kasatpolair Kalianget AKP Aryanto Agus Subekti mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencari kedua korban. Dia menyayangkan, kejadian tersebut tidak langsung dilaporkan kepada petugas Satpolair Sapudi maupun Lamongan. Ternyata, para ABK yang selamat masih berusaha mencari sendiri dua temannya yang terlempar ke laut. Setelah gagal menemukan temannya, mereka baru melapor ke Satpolair Lamongan.Menurut Agus, upaya pencarian terhadap ABK PLM Indonesia yang hilang terkendala cuaca. Ketinggian ombak di lokasi kejadian berkisar antara 5 sampai 6 meter. "Jadi, kami tunda dulu pencarian menunggu kondisi cuaca kondusif," katanya. Untuk pencarian korban, satpolair menyiapkan satu unit tugboat dan empat anggotanya. Mereka akan menyisir sekitar lokasi hilangnya korban dan pulau yang terdekat dengan TKP.Sementara itu, di Pulau Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, sebuah perahu nelayan dikabarkan tenggelam di perairan dekat pulau tersebut. Perahu yang berisi barang-barang untuk pindah rumah itu berlayar dari Pulau Pagerungan Kecil ke Desa Kayuwaru, Kecamatan Arjasa. Namun, di tengah perjalanan kapal berpenumpang tujuh orang itu dihantam ombak. Untungnya, semua penumpang selamat. Sedangkan perahu dan barang-barang bawaannya tidak dapat diselamatkan. Kerugian diprediksi mencapai Rp 15 juta. (zr/mat)
Rabu, 04 Februari 2009
Lawan Ombak, Kirim Mitan ke Kangean
SUMENEP - Cuaca buruk dan ombak besar tak menghalangi pasokan minyak tanah (mitan) ke Pulau Kangean. Kemarin puluhan drum minyak tanah sudah berada di Pelabuhan Kalianget untuk dikirim ke Kangean.Berdasarkan informasi yang dihimpun koran ini, minyak tanah yang bakal dikirim ke Kangean kali ini sebanyak 40 ribu liter. Pengiriman untuk wilayah kepulauan biasanya dilakukan dalam dua kali seminggu. Tetapi, untuk beberapa terakhir ini pengiriman terkadang sampai dua puluh hari. Alasannya kondisi cuaca di perairan Kangean tidak memungkinkan untuk mengangkut drum-drum minyak tanah tersebut.Menurut salah seorang petugas pengiriman mitan ke Kangean, Rahmad Riyadi, pengiriman ke daerah kepulauan tak pernah absen. Alasannya, sejauh ini kebutuhan akan minyak tanah di kepulauan terus meningkat. Sehingga, dalam dua mingu sekali atau dalam dua puluh sekali pengiriman minyak tanah ke daerah Kepulauan Kangean terus dilaksanakan. Untuk saat ini, akunya sebanyak lima tangki dialokasikan ke daerah kepulauan. Ditambahkan, pihaknya tak menampik bahwa dalam beberapa minggu terakhir ini kondisi cuaca di perairan Kangean buruk. Tetapi, kondisi cuaca tersebut tak menjadi kendala untuk terus melakukan pengiriman ke daerah kepulauan.Sementara itu, krisis pangan bagi masyarakat Kepulauan Masalembu semakin menjadi-jadi. Akibat ombak yang mengganas lagi di Februari, pasokan sembako seret. Sebab, dengan gelombang dan ombak yang tinggi tidak ada kapal yang berani berlayar ke Masalembu. Sebelumnya, sekitar 23 ribu penduduk Masalembu sudah terisolasi juga akibat cuaca buruk di laut. Dengan tidak adanya transportasi laut dari maupun ke Pulau/Kecamatan Masalembu, pasokan sembako terhenti. Itu karena ombak Laut Jawa mencapai ketinggian 5 meter. Warga di empat desa di Masalembu kini terancam kelaparan, karena terjadi krisis pangan. Selama dua pekan ini, kondisi perekonomian di pulau itu memprihatinkan. Tokoh masyarakat Pulau Masalembu, Maktuf Syarif, mengatakan, stok sembako sudah habis. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, warga di empat desa (Masalima, Karamian, Sukajeruk, dan Masakambing) mulai makan gaplek yang dicampur sisa nasi kering."Krisis pangan ini terjadi sejak bulan lalu ketika tak ada lagi kapal yang berlayar ke Masalembu. Masyarakat terancam kelaparan, jika tidak segera dibantu," kata Maktuf.Dia mendesak pemerintah menangani serius masalah itu. Pemkab Sumenep sebisa mungkin mendistribusikan sembako ke Pulau/Kecamatan Masalembu yang berjarak 112 mil dari Pelabuhan Kalianget tersebut.Informasi krisis pangan itu juga dibenarkan anggota DPRD Sumenep asal Masalembu, Tuan Muhammad Yusuf. Dia mengatakan, masyarakat di sana benar-benar menderita. Kondisi cuaca yang buruk merusak perekonomian warga. "Tak ada perahu nelayan yang melaut. Penghasilan tetap warga berkurang. Diperparah lagi, stok sembako sudah menipis," katanya. Dia khawatir, kasus krisis pangan yang terjadi sekitar tiga tahun lalu kembali. Dia kembali minta pemkab untuk membahas krisis pangan yang terjadi di pulau tersebut. Sementara Kepala Administrator Pelabuhan Kalianget Abd. Rachim mengatakan, hingga saat ini perairan Pulau Masalembu tidak aman untuk pelayaran. Ketinggian ombak masih berkisar 4 sampai 5 meter. "Dalam waktu yang tidak ditentukan, pelayaran ke Masalembu ditutup," tegasnya kepada wartawan di kantornya kemarin.Bahkan, pelayaran ke sejumlah pulau lainnya, termasuk ke Pulau Kangean yang dilayani KMP Dharma Bahari Sumekar (DBS) I kemarin malam juga gagal berangkat. Sebab, ombak kembali mengganas. "Pelayaran ke Kangean sejak kemarin (2/2, Red) dan hari ini (kemarin, Red) berisiko. Kami memperbolehkan pelayaran ke kepulauan jika memang kondisi cuaca memungkinkan," tandasnya.Sedangkan DBS I dari Kalianget ke Kangean dibolehkan berlayar, Namun, jika di tengah perjalanan kondisi cuaca buruk, Rachim menyarankan kembali lagi ke Kalianget. "Kita harapkan operator kapal mengutamakan keselamatan penumpang," ingatnya. (tur/zr/mat)
SO Baru, 226 Pejabat Dimutasi
SUMENEP-Akhirnya personel dalam struktur organisasi (SO) pemkab diisi. Kemarin Bupati M. Ramdlan Siraj melantik 226 pejabat eselon II dan III sebagai penerapan PP Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pengambilan sumpah bertempat di Pendapa Agung Sumenep pukul 10.30. Mutasi dan promosi jabatan ini merupakan kali ketiga sejak 2001 lalu.Dari 226 pejabat yang dilantik, terdiri dari pejabat eselon IIA sebanyak 31 orang, eselon IIIA sebanyak 73 orang, dan eselon IIIB sebanyak 122 orang. Mereka berada di instansi dinas, kantor, badan, dan camat. Pejabat yang kena pergeseran atau promosi antara lain Suud Suganda menjadi kepala dinas kependudukan dan catatan sipil menggantikan Bambang Sugeng. Kepala dinas koperasi dan usaha kecil menengah dijabat Ahmad Masuni yang sebelumnya kepala badan pengelola dan kekayaan keuangan daerah (BPKKD). Sementara kepala BPKKD dipegang oleh Didik Untung Samsidi yang sebelumnya kepala badan komunikasi dan informasi (bakominfo). Kepala dinas kelautan dan perikanan ditempati Moh. Salimin yang sebelumnya menjabat kepala dinas koperasi dan usaha kecil menengah. Lalu, kepala dinas pariwisata dan kebudayaan dipegang Moh. Nasir. Sebelumnya Nasir Kabag humas pemkab. Kepala dinas informasi dan komunikasi (infokom) ditempati Miftahol Karim yang sebelumnya Kabag umum pemkab. Selain itu jabatan staf ahli dipercayakan kepada empat orang. Yakni, Bambang Sugeng (mantan kepala dinas keluarga berencana, kependudukan, dan catatan sipil), Budi Dadik (mantan kepala dinas perindustrian dan perdagangan), Edy Mustika (mantan kepala dinas pariwisata), dan Supriyono (mantan sekretaris DPRD).Dalam sambutannya, bupati mengatakan, SO baru sebagai penyegaran di tingkatan pejabat Pemkab Sumenep. Dia menginginkan, dengan reformasi birokrasi tersebut pejabat bisa mengambil pengalaman dan bisa meningkatkan kinerjanya dengan baik.Dijelaskan, sebelum reformasi birokrasi dilakukan, pemkab bersama DPRD menuntaskan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah (OTKPD), yang menyesuaikan dengan PP 41/2007. Di hadapan ratusan pejabat yang baru diambil sumpahnya, Ramdlan meminta para pejabat eselon II dan III yang jabatannya berubah bisa menerima dengan lapang dada. Alasannya, perubahan yang diputuskan tersebut berdasar dari rapat tim. Dia juga menginginkan, reformasi birokrasi tersebut mampu membawa perbaikan bagi Pemkab Sumenep. Juga dalam melayani kepentingan masyarakat. (tur/mat)
Kamis, 29 Januari 2009
Soal Golput, MUI Dinilai Berpolitik
SUMENEP - Direktur eksekutif Ali Humaidi MSi menilai MUI berpolitik dalam kasus fatwa haram golput. Alasannya, sejauh ini MUI berkonsentrasi pada masalah agama. Belakangan, MUI mulai menjamah ranah politik.Seperti diberitakan, MUI mengeluarkan fatwa haram terhadap golput. Alasannya, golput termasuk golongan yang tidak taat kepada imam. Padahal, memilih (dalam pemilu/pilkada) merupakan bagian dari proses penentuan pemimpin bangsa. Ali Humaidi kemarin menyayangkan MUI yang dianggapnya terlalu luas garapannya. Lulusan pasca sarjana UI Jakarta itu menilai MUI mulai tidak istiqamah. Buktinya, MUI yang pada awal pendiriannya bergelut dengan masalah keagamaan, kini mulai berpolitik. Dia menbambahkan, golput bagian dari sikap pemilih. Dalam bahasa ekstra parlementaria, katanya, tidak memilih (golput) justru sebagai pilihan pemilih. Pria yang akrab disapa Malhum ini menilai golput sebagai hak asasi setiap warga negara. Dalam konteks pemilu/pilkada, pemilih bebas memilih. "Termasuk bebas pula jika tidak ingin memilih," katanya.Pria asal Batu Putih itu menganggap agama dan politik memiliki zona tersendiri. Mestinya, MUI menampilkan daya kritisnya terhadap pemimpin bangsa dalam kasus golput yang kian dominan. Dia memandang golput sebagai sikap politik warga yang mulai apatis terhadap pemimpinnya. "Biarkan saja rakyat memilih atau tidak memilih," tuturnya.Menanggapi hal tersebut, ketua MUI KH Syafraji menilai golput sebagai sikap tidak peduli terhadap nasib bangsa. Fatwa haram diberikan karena golput mengabaikan imam. Dalam ajaran agama, memilih imam wajib (nashbul imamah wajibun). Selain itu, Syafraji menganggap golput tidak ikut-ikut dalam penentuan bangsa. Karena begitu, golput pantas dinilai tidak memiliki kepekaan beragama dan berbangsa. Bahkan, dalam radius tertentu golput tidak berdampak pada kemaslahatan umat. "Apa pun alasannya, golput tetap haram," ujarnya. (abe/rd)
Ramdalan Siradj Minta Hapus Diskriminasi Pendidikan
SUMENEP - Bupati KH Ramdlan Siraj meminta pendidikan di bawah dinas pendidikan dan Depag tidak dibeda-bedakan. Pasalnya, dua lembaga tersebut sama-sama berusaha untuk mencerdaskan bangsa.Ramdlan Siraj mengatakan hal tersebut di depan Kepala Kantor Depag H Imron Rosyidi dan Kepala Dinas Pendidikan HM. Rais. Dia menegaskan, semua lembaga pendidikan tersebut mendapat bantuan pemerintah. Sebab, pemerintah memiliki kewajiban untuk memajukan pendidikan.Selain itu, Ramdlan menyadari secara kelembagaan kantor Depag tidak horisontal dengan pemkab. Tetapi dalam mengemban amanat bangsa, kandepag harus bersama-sama dengan pemerintah daerah. Orang pertama di jajaran pemkab itu menambahkan, selama ini kemitraan antara pemkab dengan kandepag selalu harmonis. "Karena memang harus bersama-sama untuk kemajuan bersama-sama pula," ungkapnya.Berdasar catatan, suami Hj Zaitunah ini mengakui pemkab tidak membeda-bedakan antara sekolah di bawah Depag dan dinas pendidikan. Buktinya, kata Ramdlan, pemkab mengalokasikan bantuan terhadap semua lembaga pendidikan. Semangat ini, tandasnya, pantas ditindaklanjuti semua pihak. "Soalnya, pilkada mendatang kami mungkin tidak jadi bupati lagi," tuturnya bercanda.Dalam puncak acara HAB Depag ke 63 ini, sebagai kepala daerah Ramdlan juga minta keterlibatan perbankan. Menurutnya, anak yang berada di usia sekolah di Kabupaten Sumenep mencapai ratusan ribu anak. Begitu pula dengan lembaga pendidikan. Dia mengandaikan semua pihak terlibat dalam pencerdasan kehidupan bangsa. Caranya, antara lain pihak yang mampu baik lembaga maupun individu memberikan subsidi. Misalnya, subsidi diberikan melalui siswa miskin berprestasi. (abe/rd)
Langganan:
Postingan (Atom)
