Kamis, 05 Februari 2009

Mahasiswa Sumenep Kutuk Politik Uang

[ Jum'at, 06 Februari 2009 ]

SUMENEP - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam HMI unjuk rasa kemarin. Mereka menolak uang dalam politik. Alasannya, politik uang merusak mentalitas bangsa. Akibatnya, bangsa masa depan bakal terjerembab karena dibangun dengan cara money politics.Ratusan aktivis HMI tersebut hadir di gedung dewan sekitar pukul 10.30. Saat orasi, korlap aksi, Fawaid meminta kalangan parlemen memerhatikan masyarakat. Alasannya, anggota parlemen jadi wakil rakyat karena didukung masyarakat. Dia tidak ingin anggota dewan melupakan orang-orang yang mendukungnya. Bila anggota dewan melupakan rakyat, secara tidak langsung mereka telah lalai terhadap amanah dari rakyat.HMI juga minta wakil rakyat tidak bermain money politics. Dikatakan, money politics bisa saja terjadi dalam momentum pilkada atau pemilu. Selain itu, money politics juga bisa terjadi akibat perselingkuhan politik antara dewan-eksekutif. Dia menyontohkan, eksekutif memberikan tips agar dewan bungkam terhadap persoalan yang seharusnya dikritik. "Kami menolak politik dan birokrasi dikotori money politics," paparnya.Hal yang sama disampaikan aktivis lainnya Toha. Dia minta legislatif-eksekutif tidak mempersulit layanan publik. Misalnya, kata Toha, layanan KTP harus dibenahi. Jika layanan KTP tetap sulit, dia minta Bupati Ramdlan Siraj mempertimbangkan karier kepala dinaspendukcapil. "Reward and punishment harus ditegakkan," tuturnya. Usai orasi, sebagian mahasiswa diterima berdialog dengan dewan. Sekretaris Komisi A KH Mawardi menerima mereka berdialog seputar kebijakan dan layanan publik. Di ruang komisi A, aktivis menilai birokrat tidak melayani publik secara maksimal. Anggota Komisi A Tuan Muhammad Yusuf mengaku telah berulangkali minta eksekutif lebih baik. Dia yakin eksekutif bisa berbenah dan menjadi lebih baik. Tetapi, Tuan yakin perubahan tidak bisa datang dalam sekali tempo. Komisi A mengaku respek kepada mahasiswa yang ikut mengawal pembangunan. "Nanti, apa yang adik-adik katakan akan kami teruskan ke pihak terkait," janjinya.Usai berdialog dengan komisi A, aktivis beranjak ke kantor pemkab di Jl dr Cipto. Tetapi, di kantor pemkab ini mahasiswa kecewa. Alasannya, birokrat mempersulit dan menutup diri untuk berdialog.Mahasiswa menilai hal tersebut semakin membuktikan bahwa Pemkab Sumenep bekerja sebagai pangreh praha dibanding pamong praja. "Terus terang kami kecewa (pada eksekutif)," katanya.(abe/zr/rd)

Tidak ada komentar:

Posting Komentar