Kiai NU Minta Jaga Kultur Madura, Pasca Rampungnya Jembatan Suramadu

SUMENEP - Sejumlah kiai NU se Madura mengkhawatirkan terkikisnya kultur budaya Madura, pascaselesainya pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).Untuk menjaga kultur budaya Madura, para kiai yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama se-Madura, beberapa waktu lalu, mendatangi gubernur Propinsi Jawa Timur. Mereka dari unsur NU Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Tujuannya, para kiai menginginkan, pascarealisasi Jembatan Suramadu tidak ada kebijakan pemerintah yang merugikan Pulau Madura.Mewakili para kiai yang lain, Ketua PCNU Sumenep, KH Abdullah Cholil menjelaskan, kedatangan sejumlah kiai NU ke gubernur Jatim beberapa hari yang lalu, selain untuk silaturahmi antara ulama dan umara, juga untuk mengantisipasi hal negatif pasca Suramadu.Sehingga dari pertemuan itu, katanya, akan terbangun intensitas kemunikasi yang saling menguntungkan (simbiosis mutualis). Cholil menandaskan, dari hasil pertemuan tersebut, ada beberapa pokok-pokok kesepakatan. Diantaranya, terang dia, para kiai NU menginginkan persoalan perencanaan tata ruang (master plan) visi misi dan program pembangunan di Madura segera disusun dengan melibatkan bupati se Madura serta stakeholders lainnya yang pelaksanaannya di fasilitasi oleh gubernur.Yang kedua, kata ketua PA Sumenep ini, dalam hal pengembangan industri di Madura, diperlukan adanya regulasi dan selektifitas industri. Ulama menginginkan, dengan pemilihan selektif itu bisa menjamin terpeliharanya nilai-nilai agama, tradisi lokal/kultur Madura serta memprioritaskan pekerja pribumi Madura.Ketiga, ulama juga menginginkan dibuat peraturan daerah (Perda) berbasis syariah sebagai upaya memperkuat nilai-nilai agama dan tradisi lokal Madura. "Perkembangan baru masuk, tapi masyarakat Madura tetap bertahan dengan kultur lokal yang kuat," ungkapnya.Di sisi yang lain, tambah Cholil, untuk meningkatkan indek prestasi manusia (IPM) diperlukan pelayanan publik yang maksimal di bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam pertemuan itu, para ulama juga menginginkan adanya pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi dan pendidikan yang lebih merata. Dalam hal ini, jelasnya pemerintah bisa lebih memprioritaskan pembangunan di daerah pedesaan.Selanjutnya, demi kepentingan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan upaya pengembangkan sumber daya alam (SDA) yang maksimal. "Yang lain, kita juga menghasilkan perlakuan yang sama antara pesantren dan madrasah serta untuk kasus PT Garam bisa segera diselesaikan," tukasnya.Dia menambahkan, follow up dari pertemuan para ulama dengan gubernur disepakti akan dibentuk forum yang melibatkan kiai, bupati, pemprov, dan stakeholders yang lain. Dia menginginkan dengan semangat tersebut, Madura akan lebih berkembang dan tidak pernah tergerus oleh kemajuan yang masuk pasca Suramadu.(tur/zr/rd)