SUMENEP - Sejumlah kiai NU se Madura mengkhawatirkan terkikisnya kultur budaya Madura, pascaselesainya pembangunan Jembatan Surabaya-Madura (Suramadu).Untuk menjaga kultur budaya Madura, para kiai yang tergabung dalam Nahdlatul Ulama se-Madura, beberapa waktu lalu, mendatangi gubernur Propinsi Jawa Timur. Mereka dari unsur NU Sumenep, Pamekasan, Sampang dan Bangkalan. Tujuannya, para kiai menginginkan, pascarealisasi Jembatan Suramadu tidak ada kebijakan pemerintah yang merugikan Pulau Madura.Mewakili para kiai yang lain, Ketua PCNU Sumenep, KH Abdullah Cholil menjelaskan, kedatangan sejumlah kiai NU ke gubernur Jatim beberapa hari yang lalu, selain untuk silaturahmi antara ulama dan umara, juga untuk mengantisipasi hal negatif pasca Suramadu.Sehingga dari pertemuan itu, katanya, akan terbangun intensitas kemunikasi yang saling menguntungkan (simbiosis mutualis). Cholil menandaskan, dari hasil pertemuan tersebut, ada beberapa pokok-pokok kesepakatan. Diantaranya, terang dia, para kiai NU menginginkan persoalan perencanaan tata ruang (master plan) visi misi dan program pembangunan di Madura segera disusun dengan melibatkan bupati se Madura serta stakeholders lainnya yang pelaksanaannya di fasilitasi oleh gubernur.Yang kedua, kata ketua PA Sumenep ini, dalam hal pengembangan industri di Madura, diperlukan adanya regulasi dan selektifitas industri. Ulama menginginkan, dengan pemilihan selektif itu bisa menjamin terpeliharanya nilai-nilai agama, tradisi lokal/kultur Madura serta memprioritaskan pekerja pribumi Madura.Ketiga, ulama juga menginginkan dibuat peraturan daerah (Perda) berbasis syariah sebagai upaya memperkuat nilai-nilai agama dan tradisi lokal Madura. "Perkembangan baru masuk, tapi masyarakat Madura tetap bertahan dengan kultur lokal yang kuat," ungkapnya.Di sisi yang lain, tambah Cholil, untuk meningkatkan indek prestasi manusia (IPM) diperlukan pelayanan publik yang maksimal di bidang kesehatan dan pendidikan. Dalam pertemuan itu, para ulama juga menginginkan adanya pembangunan infrastruktur dan pengembangan ekonomi dan pendidikan yang lebih merata. Dalam hal ini, jelasnya pemerintah bisa lebih memprioritaskan pembangunan di daerah pedesaan.Selanjutnya, demi kepentingan kesejahteraan masyarakat dibutuhkan upaya pengembangkan sumber daya alam (SDA) yang maksimal. "Yang lain, kita juga menghasilkan perlakuan yang sama antara pesantren dan madrasah serta untuk kasus PT Garam bisa segera diselesaikan," tukasnya.Dia menambahkan, follow up dari pertemuan para ulama dengan gubernur disepakti akan dibentuk forum yang melibatkan kiai, bupati, pemprov, dan stakeholders yang lain. Dia menginginkan dengan semangat tersebut, Madura akan lebih berkembang dan tidak pernah tergerus oleh kemajuan yang masuk pasca Suramadu.(tur/zr/rd)
Kamis, 02 April 2009
Rabu, 18 Maret 2009
MUI JATIM MINTA MASYARAKAT, SALURKAN HAK POLITIKNYA
Sumenep-Selasa ( 17/03 )Majelis Ulama Indonesia (MUI) Jawa Timur meminta masyarakat yang memiliki hak pilih untuk menyalurkan apsirasi politiknya pada Pemilihan Umum Legislatif (Pileg) pada tanggal 09 April 2009 mendatang.Ketua Umum MUI Jawa Timur, KH. Abdus Somad Buhari, ketika menghadiri sebuah acara di Kabupaten Sumenep mengatakan, masyarakat yang menyalurkan hak politiknya dengan mendatangi Tempat Pemugutan Suara (TPS) pada Pemilu Legislatif tersebut, sebagai wujud menyukseskan pesta demokrasi, sekaligus bentuk kecintaannya pada tanah air dan bangsa. Dalam menyalurkan hak politiknya, meski terjadi perbedaan pandangan politik, namun masyarakat tetap menjaga kerukanan, sehingga kondisi di daerahnya tetap aman dan kondusif..KH. Abdus Somad Buhari menyatakan, selain itu partai politik yang berlaga di Pemilu Legislatif, juga menciptakan persatuan dan kesatuan ummat. Partai politik dan calon legislatifnya dalam berkampanye tidak melontarkan kata-kata hujatan dan mencela.’’Ini yang harus diperhatikan demi menjaga persatuan dan kesatuan ummat, jadi sebaiknya partai politik dan calegnya melakukan pendekatan yang bermoral dengan menunjukkan programnya pada masyarakat,” tegasnya.Menyoal keberadaan MUI dengan Pemilu, KH. Abdus Somad menuturkan, secara kelembagaan MUI tidak masuk dalam ranah politik praktis, sehingga jika ada pengurus yang ikut berkompetisi menjadi calon legislatif harus mengundurkan diri dari kepengurus MUI. Sebagai lembaga non politik, pihaknya akan memberikan saran dan masukan pada pemerintah dalam rangka menciptakan kerukunan ummat beragama di tanah air. ( Yasik, Esha )
EFESIENSI DAN PENINGKATAN APBD
DPRD Sumenep News: Demi terwujudnya efisiensi anggaran di Kabupaten Sumenep, Komisi-komisi DPRD Sumenep dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2009 yang berlangsung selama sepekan melakukan langkah pengurangan sejumlah anggaran belanja Pembangunan. Dari hasil pengurangan, besaran anggaran kemudian dialihkan untuk penganggaran kegiatan pembangunan lainnya yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.Kebijakan pengurangan diketahui, setelah Senin 16/3 kemarin, masing-masing komisi menyampaikan laporan hasil pembahasan di tingkat komisi dalam Rapat Paripurna DPRD. Penyampaian laporan komisi dilakukan oleh masing-masing Juru Bicara (Jubir) komisi, yaitu Komisi A dengan Jubir M. Hafidz, BA, Komisi B dengan Jubir H. Herman Dali Kusuma, Komisi C dengan Jubir Drs. KH. Moh. Washil Khalid, dan Komisi D dengan Jubir Hj. Dewi Khalifah.Dalam laporan Komisi A disebutkan, total belanja secara keseluruhan sebesar Rp 163.874.171.894, setelah pembahasan berubah menjadi Rp 163.577.078.055, dengan angka berkurang sebesar Rp 297.093.839.Pengurangan terjadi pada Total Belanja Langsung yang secara akumulatif sebesar Rp 47.926.756.343, setelah pembahasan berubah menjadi sebesar Rp 46.679.662.504, dengan angka berkurang sebesar Rp 1.247.093.838.Hal yang sama juga dilaporkan Komisi D, bahwa dalam pembahasan di komisi D, telah dilakukan sejumlah pengurangan pada sisi belanja di 8 mitra kerja Komisi D. Pengurangan yang dilakukan totalnya mencapai Rp 6.640.300, diantaranya pada pos anggaran seperti ATK, Honorarium, Perjalanan Dinas dan lain sebagainya. Dari hasil pengurangan dan efisiensi itu, Komisi D bersama mitra kerjanya kemudian mengalihkan kepada kegiatan lain yang cukup mendesak, urgen dan signifikan bagi masyarakat. Sedangkan sisa anggaran dari hasil pembahasan dikembalikan ke Kas Daerah, seperti sisa anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp 3.383.500, RSUD dr. H. Moh. Anwar sebesar Rp 2.783.000 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana sebesar Rp 473.800. “Penetapan Rancangan APBD TA. 2009 untuk mitra kerja Komisi D mengalami perubahan anggaran berupa pergeseran dan pengalihan, namun tetap tidak melampaui plafon anggaran di masing-masing SKPD berdasarkan azas dan prinsip - prinsip anggaran”, ungkap HJ. Dewi Khalifah.Tidak hanya efisiensi yang terjadi, pada sisi pendapatan dalam pembahasan di tingkat komisi juga mengalami peningkatan prestasi. Peningkatan itu terjadi khususnya pada pembahasan komisi B dan Komisi D. Pada pembahasan komisi B, total target pendapatan yang semula sebesar Rp 767.548.223.881, kemudian bertambah sebesar Rp 1.441.383.266 sehingga totalnya menjadi sebesar Rp 768.989.607.147. “Penambahan target pendapatan yang cukup signifikan diantaranya dari Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 760.457.600, Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp 675 juta yang nantinya akan diberikan kepada 27 kecamatan; dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal dari PT. BPRS sebesar Rp 150 juta.Sedangkan dalam pembahasan Komisi D, peningkatan sisi pendapatan hanya terjadi pada target pendapatan Dinas Kesehatan. Peningkatan itu berpengaruh pada total sisi pendapatan, yang semula sebesar Rp 15.204.333.432, setelah pembahasan menjadi Rp 15.263.737.328, dengan angka bertambah sebesar Rp 59.403.896.“Secara keseluruhan sisi pendapatan yang terdapat pada 4 (empat) mitra kerja Komisi D hanya Dinas Kesehatan yang mengalami perubahan yakni penambahan sebesar 59 Juta 403 Ribu 896 Rupiah”, kata Khlifah.Dengan berakhirnya pembahasan di tingkat Komisi-komisi, tahapan pembahasan RAPBD selanjutnya yaitu berada di tangan Panitia Anggaran (Panggar) dan Tim Anggaran (Timgar). Sesuai jadwal, pembahasan ditingkat Panggar dan Timgar akan berlangsung selama dua hari, yaitu dari tanggal 17 sampai 18 Maret 2009.Fokus utama pembahasan di tingkat Panggar dan Timgar adalah melakukan koreksi terhadap hasil-hasil pembahasan komisi-komisi dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Koreksi ini dilakukan melalui pendekatan kompilasi hasil-hasil komisi untuk menyesuaikan dengan target plafon anggaran semula. Jika pada kompilasi tidak ditemukan pelampauan plafon anggaran berarti proses pembahasan sampai di tingkat Panggar dan Timgar berjalan dengan baik dan lancar.Hasil kompilasi di tingkat Panggar dan Timgar nantinya akan disampaikan dalam Rapat Paripurna mendatang, yaitu pada tanggal 19 Maret 2009 di ruang Graha Paripurna Dewan. (Humas Sekretariat DPRD Sumenep)
Kamis, 05 Februari 2009
Mahasiswa Sumenep Kutuk Politik Uang
[ Jum'at, 06 Februari 2009 ]
SUMENEP - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam HMI unjuk rasa kemarin. Mereka menolak uang dalam politik. Alasannya, politik uang merusak mentalitas bangsa. Akibatnya, bangsa masa depan bakal terjerembab karena dibangun dengan cara money politics.Ratusan aktivis HMI tersebut hadir di gedung dewan sekitar pukul 10.30. Saat orasi, korlap aksi, Fawaid meminta kalangan parlemen memerhatikan masyarakat. Alasannya, anggota parlemen jadi wakil rakyat karena didukung masyarakat. Dia tidak ingin anggota dewan melupakan orang-orang yang mendukungnya. Bila anggota dewan melupakan rakyat, secara tidak langsung mereka telah lalai terhadap amanah dari rakyat.HMI juga minta wakil rakyat tidak bermain money politics. Dikatakan, money politics bisa saja terjadi dalam momentum pilkada atau pemilu. Selain itu, money politics juga bisa terjadi akibat perselingkuhan politik antara dewan-eksekutif. Dia menyontohkan, eksekutif memberikan tips agar dewan bungkam terhadap persoalan yang seharusnya dikritik. "Kami menolak politik dan birokrasi dikotori money politics," paparnya.Hal yang sama disampaikan aktivis lainnya Toha. Dia minta legislatif-eksekutif tidak mempersulit layanan publik. Misalnya, kata Toha, layanan KTP harus dibenahi. Jika layanan KTP tetap sulit, dia minta Bupati Ramdlan Siraj mempertimbangkan karier kepala dinaspendukcapil. "Reward and punishment harus ditegakkan," tuturnya. Usai orasi, sebagian mahasiswa diterima berdialog dengan dewan. Sekretaris Komisi A KH Mawardi menerima mereka berdialog seputar kebijakan dan layanan publik. Di ruang komisi A, aktivis menilai birokrat tidak melayani publik secara maksimal. Anggota Komisi A Tuan Muhammad Yusuf mengaku telah berulangkali minta eksekutif lebih baik. Dia yakin eksekutif bisa berbenah dan menjadi lebih baik. Tetapi, Tuan yakin perubahan tidak bisa datang dalam sekali tempo. Komisi A mengaku respek kepada mahasiswa yang ikut mengawal pembangunan. "Nanti, apa yang adik-adik katakan akan kami teruskan ke pihak terkait," janjinya.Usai berdialog dengan komisi A, aktivis beranjak ke kantor pemkab di Jl dr Cipto. Tetapi, di kantor pemkab ini mahasiswa kecewa. Alasannya, birokrat mempersulit dan menutup diri untuk berdialog.Mahasiswa menilai hal tersebut semakin membuktikan bahwa Pemkab Sumenep bekerja sebagai pangreh praha dibanding pamong praja. "Terus terang kami kecewa (pada eksekutif)," katanya.(abe/zr/rd)
SUMENEP - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam HMI unjuk rasa kemarin. Mereka menolak uang dalam politik. Alasannya, politik uang merusak mentalitas bangsa. Akibatnya, bangsa masa depan bakal terjerembab karena dibangun dengan cara money politics.Ratusan aktivis HMI tersebut hadir di gedung dewan sekitar pukul 10.30. Saat orasi, korlap aksi, Fawaid meminta kalangan parlemen memerhatikan masyarakat. Alasannya, anggota parlemen jadi wakil rakyat karena didukung masyarakat. Dia tidak ingin anggota dewan melupakan orang-orang yang mendukungnya. Bila anggota dewan melupakan rakyat, secara tidak langsung mereka telah lalai terhadap amanah dari rakyat.HMI juga minta wakil rakyat tidak bermain money politics. Dikatakan, money politics bisa saja terjadi dalam momentum pilkada atau pemilu. Selain itu, money politics juga bisa terjadi akibat perselingkuhan politik antara dewan-eksekutif. Dia menyontohkan, eksekutif memberikan tips agar dewan bungkam terhadap persoalan yang seharusnya dikritik. "Kami menolak politik dan birokrasi dikotori money politics," paparnya.Hal yang sama disampaikan aktivis lainnya Toha. Dia minta legislatif-eksekutif tidak mempersulit layanan publik. Misalnya, kata Toha, layanan KTP harus dibenahi. Jika layanan KTP tetap sulit, dia minta Bupati Ramdlan Siraj mempertimbangkan karier kepala dinaspendukcapil. "Reward and punishment harus ditegakkan," tuturnya. Usai orasi, sebagian mahasiswa diterima berdialog dengan dewan. Sekretaris Komisi A KH Mawardi menerima mereka berdialog seputar kebijakan dan layanan publik. Di ruang komisi A, aktivis menilai birokrat tidak melayani publik secara maksimal. Anggota Komisi A Tuan Muhammad Yusuf mengaku telah berulangkali minta eksekutif lebih baik. Dia yakin eksekutif bisa berbenah dan menjadi lebih baik. Tetapi, Tuan yakin perubahan tidak bisa datang dalam sekali tempo. Komisi A mengaku respek kepada mahasiswa yang ikut mengawal pembangunan. "Nanti, apa yang adik-adik katakan akan kami teruskan ke pihak terkait," janjinya.Usai berdialog dengan komisi A, aktivis beranjak ke kantor pemkab di Jl dr Cipto. Tetapi, di kantor pemkab ini mahasiswa kecewa. Alasannya, birokrat mempersulit dan menutup diri untuk berdialog.Mahasiswa menilai hal tersebut semakin membuktikan bahwa Pemkab Sumenep bekerja sebagai pangreh praha dibanding pamong praja. "Terus terang kami kecewa (pada eksekutif)," katanya.(abe/zr/rd)
Eksekusi Ruko di Ganding Ricuh
[ Jum'at, 06 Februari 2009 ]
Polisi Amankan Lima Orang SUMENEP-Eksekusi rumah toko (ruko) milik H Rofik di Dusun Naga, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, kemarin berlangsung ricuh. Bahkan, polisi terpaksa menangkap lima orang yang menghalangi eksekusi.Kejadian itu berawal ketika eksekutor dari Pengadilan Negeri (PN) Sumenep yang diwakili Wakil Panitera Suja'ie akan membacakan putusan di depan ruko. Tiba-tiba tiga orang ahli waris, yakni Hj Subaidah, Hj Arfiyah, dan H Erfan, berteriak dan berusaha merebut surat putusan lelang yang akan dibacakan eksekutor.Proses eksekusi pun kian tegang. Polisi terpaksa bertindak tegas, setelah ahli waris ruko bersama ratusan warga lain berusaha melawan petugas mengamankan eksekusi. Ahli waris berteriak agar warga melawan dan menggagalkan eksekusi.Kericuhan pun terjadi. Ahli waris berusaha melawan bersama ratusan warga dengan mencoba menerobos pagar betis petugas. Agar eksekusi berjalan lancar, polisi terpaksa mengamankan sejumlah orang yang dianggap sebagai pemicu kericuhan.Pasukan polisi yang dipimpin Kabag Ops Polres Sumenep Kompol Ary Wahjudi tidak mau mengambil risiko. Petugas mengamankan ahli waris, pengacara, dan warga yang mencoba menggagalkan eksekusi. Lima orang itu dimasukkan mobil truk polisi dan dibawa ke Mapolres Sumenep. Untuk pengamanan eksekusi, polres menerjunkan 300 personel dari semua unsur. Yakni, samapta, reskrim, lantas, polsek, dan pengamanan tertutup. Mereka juga dilengkapi senjata laras panjang dan siaga di depan objek eksekusi.Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumenep Suja'ie mengatakan, dirinya selaku eksekutor hanya melaksanakan eksekusi. Pada eksekusi pertama awal Desember 2008 lalu gagal dilakukan karena pemilik dan ahli waris ruko melawan. Lalu, kemarin eksekusi dilakukan kembali"Kami (PN) hanya menjalankan tugas sebagai eksekutor. Sebab, pemilik ruko tidak membayar pinjaman pada Bank BRI Sumenep," ujar Suja'ie.Dijelaskan, proses lelang ruko dilakukan dengan benar. Lelang dimenangkan Hj Tammimah, 42, warga Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, senilai Rp 200 juta.Namun, hasil lelang dan keputusan tersebut tidak diindahkan. Sehingga, proses eksekusi dengan merujuk keputusan lelang harus dilakukan. "PN hanya sebagai eksekutor. Sedangkan keputusan lelang dan proses sebelumnya ditangani pihak bank. PN sendiri turut serta dalam eksekusi ini, meski keputusannya tidak melalui pengadilan karena menyangkut hak milik negara (Bank BRI, Red.)," jelasnya.Setelah berhasil mengamankan sejumlah orang, eksekusi akhirnya berjalan dengan lancar. Petugas kemudian mengeluarkan semua isi bangunan dua lantai tersebut. (zr/mat)
Polisi Amankan Lima Orang SUMENEP-Eksekusi rumah toko (ruko) milik H Rofik di Dusun Naga, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, kemarin berlangsung ricuh. Bahkan, polisi terpaksa menangkap lima orang yang menghalangi eksekusi.Kejadian itu berawal ketika eksekutor dari Pengadilan Negeri (PN) Sumenep yang diwakili Wakil Panitera Suja'ie akan membacakan putusan di depan ruko. Tiba-tiba tiga orang ahli waris, yakni Hj Subaidah, Hj Arfiyah, dan H Erfan, berteriak dan berusaha merebut surat putusan lelang yang akan dibacakan eksekutor.Proses eksekusi pun kian tegang. Polisi terpaksa bertindak tegas, setelah ahli waris ruko bersama ratusan warga lain berusaha melawan petugas mengamankan eksekusi. Ahli waris berteriak agar warga melawan dan menggagalkan eksekusi.Kericuhan pun terjadi. Ahli waris berusaha melawan bersama ratusan warga dengan mencoba menerobos pagar betis petugas. Agar eksekusi berjalan lancar, polisi terpaksa mengamankan sejumlah orang yang dianggap sebagai pemicu kericuhan.Pasukan polisi yang dipimpin Kabag Ops Polres Sumenep Kompol Ary Wahjudi tidak mau mengambil risiko. Petugas mengamankan ahli waris, pengacara, dan warga yang mencoba menggagalkan eksekusi. Lima orang itu dimasukkan mobil truk polisi dan dibawa ke Mapolres Sumenep. Untuk pengamanan eksekusi, polres menerjunkan 300 personel dari semua unsur. Yakni, samapta, reskrim, lantas, polsek, dan pengamanan tertutup. Mereka juga dilengkapi senjata laras panjang dan siaga di depan objek eksekusi.Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumenep Suja'ie mengatakan, dirinya selaku eksekutor hanya melaksanakan eksekusi. Pada eksekusi pertama awal Desember 2008 lalu gagal dilakukan karena pemilik dan ahli waris ruko melawan. Lalu, kemarin eksekusi dilakukan kembali"Kami (PN) hanya menjalankan tugas sebagai eksekutor. Sebab, pemilik ruko tidak membayar pinjaman pada Bank BRI Sumenep," ujar Suja'ie.Dijelaskan, proses lelang ruko dilakukan dengan benar. Lelang dimenangkan Hj Tammimah, 42, warga Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, senilai Rp 200 juta.Namun, hasil lelang dan keputusan tersebut tidak diindahkan. Sehingga, proses eksekusi dengan merujuk keputusan lelang harus dilakukan. "PN hanya sebagai eksekutor. Sedangkan keputusan lelang dan proses sebelumnya ditangani pihak bank. PN sendiri turut serta dalam eksekusi ini, meski keputusannya tidak melalui pengadilan karena menyangkut hak milik negara (Bank BRI, Red.)," jelasnya.Setelah berhasil mengamankan sejumlah orang, eksekusi akhirnya berjalan dengan lancar. Petugas kemudian mengeluarkan semua isi bangunan dua lantai tersebut. (zr/mat)
Tongkang Tabrak Perahu di Sepudi
[ Jum'at, 06 Februari 2009 ]
Dua ABK Perahu Hilang SUMENEP-Kecelakaan laut kembali terjadi di perairan antara Pulau Sapudi dan Raas. Perahu Layar Motor (PLM) Indonesia milik warga Kabupaten Lamongan ditabrak kapal tongkang di 12 mil arah utara Pulau Sapudi. Akibatnya, dua awak buah kapal (ABK) PLM Indonesia hilang, setelah terlempar ke laut. Dua ABK yang nahas itu adalah Miftakul Arif, 20, dan Ferianto, 28. Kedua orang tersebut juga berasal dari Lamongan.Informasi yang diterima koran ini dari Satpolair Kalianget kemarin, Miftakul Arif ketika hilang memakai baju cokelat dengan celana biru. Sedangkan Ferianto memakai jaket cokelat dengan celana pendek hitam. PLM Indonesia dinahkodai Nurrhasyim, 40, warga Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. PLM berpenumpang 14 orang (termasuk ABK) hendak menebar jaring di wilayah perairan Sapudi, Sumenep, Kamis (29/1) lalu. Namun, pada Jumat (30/1), sekitar pukul 01.15, ditabrak kapal tongkang yang belum diketahui identitasnya. Akibatnya, dua ABK terlempar dan ditelan ombak. Hingga kemarin keduanya masih dinyatakan hilang.Peristiwa tabrakan antara PLM Indonesia dengan kapal tongkang itu baru terungkap setelah nahkoda PLM melapor ke Satpolair Lamongan, Rabu (4/2). Kemudian laporan itu dikoordinasikan ke Satpolair Kalianget, Sumenep, kemarin.PLM Indonesia yang ditabrak kapal tongkang tak dikenal tersebut rusak pada anjungannya dan tempat berteduh ABK. Untungnya, perahu masih bisa digunakan untuk pulang ke Lamongan.Kasatpolair Kalianget AKP Aryanto Agus Subekti mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencari kedua korban. Dia menyayangkan, kejadian tersebut tidak langsung dilaporkan kepada petugas Satpolair Sapudi maupun Lamongan. Ternyata, para ABK yang selamat masih berusaha mencari sendiri dua temannya yang terlempar ke laut. Setelah gagal menemukan temannya, mereka baru melapor ke Satpolair Lamongan.Menurut Agus, upaya pencarian terhadap ABK PLM Indonesia yang hilang terkendala cuaca. Ketinggian ombak di lokasi kejadian berkisar antara 5 sampai 6 meter. "Jadi, kami tunda dulu pencarian menunggu kondisi cuaca kondusif," katanya. Untuk pencarian korban, satpolair menyiapkan satu unit tugboat dan empat anggotanya. Mereka akan menyisir sekitar lokasi hilangnya korban dan pulau yang terdekat dengan TKP.Sementara itu, di Pulau Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, sebuah perahu nelayan dikabarkan tenggelam di perairan dekat pulau tersebut. Perahu yang berisi barang-barang untuk pindah rumah itu berlayar dari Pulau Pagerungan Kecil ke Desa Kayuwaru, Kecamatan Arjasa. Namun, di tengah perjalanan kapal berpenumpang tujuh orang itu dihantam ombak. Untungnya, semua penumpang selamat. Sedangkan perahu dan barang-barang bawaannya tidak dapat diselamatkan. Kerugian diprediksi mencapai Rp 15 juta. (zr/mat)
Dua ABK Perahu Hilang SUMENEP-Kecelakaan laut kembali terjadi di perairan antara Pulau Sapudi dan Raas. Perahu Layar Motor (PLM) Indonesia milik warga Kabupaten Lamongan ditabrak kapal tongkang di 12 mil arah utara Pulau Sapudi. Akibatnya, dua awak buah kapal (ABK) PLM Indonesia hilang, setelah terlempar ke laut. Dua ABK yang nahas itu adalah Miftakul Arif, 20, dan Ferianto, 28. Kedua orang tersebut juga berasal dari Lamongan.Informasi yang diterima koran ini dari Satpolair Kalianget kemarin, Miftakul Arif ketika hilang memakai baju cokelat dengan celana biru. Sedangkan Ferianto memakai jaket cokelat dengan celana pendek hitam. PLM Indonesia dinahkodai Nurrhasyim, 40, warga Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. PLM berpenumpang 14 orang (termasuk ABK) hendak menebar jaring di wilayah perairan Sapudi, Sumenep, Kamis (29/1) lalu. Namun, pada Jumat (30/1), sekitar pukul 01.15, ditabrak kapal tongkang yang belum diketahui identitasnya. Akibatnya, dua ABK terlempar dan ditelan ombak. Hingga kemarin keduanya masih dinyatakan hilang.Peristiwa tabrakan antara PLM Indonesia dengan kapal tongkang itu baru terungkap setelah nahkoda PLM melapor ke Satpolair Lamongan, Rabu (4/2). Kemudian laporan itu dikoordinasikan ke Satpolair Kalianget, Sumenep, kemarin.PLM Indonesia yang ditabrak kapal tongkang tak dikenal tersebut rusak pada anjungannya dan tempat berteduh ABK. Untungnya, perahu masih bisa digunakan untuk pulang ke Lamongan.Kasatpolair Kalianget AKP Aryanto Agus Subekti mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencari kedua korban. Dia menyayangkan, kejadian tersebut tidak langsung dilaporkan kepada petugas Satpolair Sapudi maupun Lamongan. Ternyata, para ABK yang selamat masih berusaha mencari sendiri dua temannya yang terlempar ke laut. Setelah gagal menemukan temannya, mereka baru melapor ke Satpolair Lamongan.Menurut Agus, upaya pencarian terhadap ABK PLM Indonesia yang hilang terkendala cuaca. Ketinggian ombak di lokasi kejadian berkisar antara 5 sampai 6 meter. "Jadi, kami tunda dulu pencarian menunggu kondisi cuaca kondusif," katanya. Untuk pencarian korban, satpolair menyiapkan satu unit tugboat dan empat anggotanya. Mereka akan menyisir sekitar lokasi hilangnya korban dan pulau yang terdekat dengan TKP.Sementara itu, di Pulau Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, sebuah perahu nelayan dikabarkan tenggelam di perairan dekat pulau tersebut. Perahu yang berisi barang-barang untuk pindah rumah itu berlayar dari Pulau Pagerungan Kecil ke Desa Kayuwaru, Kecamatan Arjasa. Namun, di tengah perjalanan kapal berpenumpang tujuh orang itu dihantam ombak. Untungnya, semua penumpang selamat. Sedangkan perahu dan barang-barang bawaannya tidak dapat diselamatkan. Kerugian diprediksi mencapai Rp 15 juta. (zr/mat)
Langganan:
Postingan (Atom)
