DPRD Sumenep News: Demi terwujudnya efisiensi anggaran di Kabupaten Sumenep, Komisi-komisi DPRD Sumenep dalam pembahasan RAPBD Tahun Anggaran (TA) 2009 yang berlangsung selama sepekan melakukan langkah pengurangan sejumlah anggaran belanja Pembangunan. Dari hasil pengurangan, besaran anggaran kemudian dialihkan untuk penganggaran kegiatan pembangunan lainnya yang bersentuhan langsung dengan kepentingan masyarakat.Kebijakan pengurangan diketahui, setelah Senin 16/3 kemarin, masing-masing komisi menyampaikan laporan hasil pembahasan di tingkat komisi dalam Rapat Paripurna DPRD. Penyampaian laporan komisi dilakukan oleh masing-masing Juru Bicara (Jubir) komisi, yaitu Komisi A dengan Jubir M. Hafidz, BA, Komisi B dengan Jubir H. Herman Dali Kusuma, Komisi C dengan Jubir Drs. KH. Moh. Washil Khalid, dan Komisi D dengan Jubir Hj. Dewi Khalifah.Dalam laporan Komisi A disebutkan, total belanja secara keseluruhan sebesar Rp 163.874.171.894, setelah pembahasan berubah menjadi Rp 163.577.078.055, dengan angka berkurang sebesar Rp 297.093.839.Pengurangan terjadi pada Total Belanja Langsung yang secara akumulatif sebesar Rp 47.926.756.343, setelah pembahasan berubah menjadi sebesar Rp 46.679.662.504, dengan angka berkurang sebesar Rp 1.247.093.838.Hal yang sama juga dilaporkan Komisi D, bahwa dalam pembahasan di komisi D, telah dilakukan sejumlah pengurangan pada sisi belanja di 8 mitra kerja Komisi D. Pengurangan yang dilakukan totalnya mencapai Rp 6.640.300, diantaranya pada pos anggaran seperti ATK, Honorarium, Perjalanan Dinas dan lain sebagainya. Dari hasil pengurangan dan efisiensi itu, Komisi D bersama mitra kerjanya kemudian mengalihkan kepada kegiatan lain yang cukup mendesak, urgen dan signifikan bagi masyarakat. Sedangkan sisa anggaran dari hasil pembahasan dikembalikan ke Kas Daerah, seperti sisa anggaran Dinas Pendidikan sebesar Rp 3.383.500, RSUD dr. H. Moh. Anwar sebesar Rp 2.783.000 dan Badan Pemberdayaan Masyarakat Perempuan dan Keluarga Berencana sebesar Rp 473.800. “Penetapan Rancangan APBD TA. 2009 untuk mitra kerja Komisi D mengalami perubahan anggaran berupa pergeseran dan pengalihan, namun tetap tidak melampaui plafon anggaran di masing-masing SKPD berdasarkan azas dan prinsip - prinsip anggaran”, ungkap HJ. Dewi Khalifah.Tidak hanya efisiensi yang terjadi, pada sisi pendapatan dalam pembahasan di tingkat komisi juga mengalami peningkatan prestasi. Peningkatan itu terjadi khususnya pada pembahasan komisi B dan Komisi D. Pada pembahasan komisi B, total target pendapatan yang semula sebesar Rp 767.548.223.881, kemudian bertambah sebesar Rp 1.441.383.266 sehingga totalnya menjadi sebesar Rp 768.989.607.147. “Penambahan target pendapatan yang cukup signifikan diantaranya dari Bagi Hasil Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) sebesar Rp 760.457.600, Bantuan Keuangan dari Provinsi sebesar Rp 675 juta yang nantinya akan diberikan kepada 27 kecamatan; dan Bagian Laba Atas Penyertaan Modal dari PT. BPRS sebesar Rp 150 juta.Sedangkan dalam pembahasan Komisi D, peningkatan sisi pendapatan hanya terjadi pada target pendapatan Dinas Kesehatan. Peningkatan itu berpengaruh pada total sisi pendapatan, yang semula sebesar Rp 15.204.333.432, setelah pembahasan menjadi Rp 15.263.737.328, dengan angka bertambah sebesar Rp 59.403.896.“Secara keseluruhan sisi pendapatan yang terdapat pada 4 (empat) mitra kerja Komisi D hanya Dinas Kesehatan yang mengalami perubahan yakni penambahan sebesar 59 Juta 403 Ribu 896 Rupiah”, kata Khlifah.Dengan berakhirnya pembahasan di tingkat Komisi-komisi, tahapan pembahasan RAPBD selanjutnya yaitu berada di tangan Panitia Anggaran (Panggar) dan Tim Anggaran (Timgar). Sesuai jadwal, pembahasan ditingkat Panggar dan Timgar akan berlangsung selama dua hari, yaitu dari tanggal 17 sampai 18 Maret 2009.Fokus utama pembahasan di tingkat Panggar dan Timgar adalah melakukan koreksi terhadap hasil-hasil pembahasan komisi-komisi dengan tujuan untuk menghindari kemungkinan terjadinya defisit anggaran. Koreksi ini dilakukan melalui pendekatan kompilasi hasil-hasil komisi untuk menyesuaikan dengan target plafon anggaran semula. Jika pada kompilasi tidak ditemukan pelampauan plafon anggaran berarti proses pembahasan sampai di tingkat Panggar dan Timgar berjalan dengan baik dan lancar.Hasil kompilasi di tingkat Panggar dan Timgar nantinya akan disampaikan dalam Rapat Paripurna mendatang, yaitu pada tanggal 19 Maret 2009 di ruang Graha Paripurna Dewan. (Humas Sekretariat DPRD Sumenep)
Rabu, 18 Maret 2009
Kamis, 05 Februari 2009
Mahasiswa Sumenep Kutuk Politik Uang
[ Jum'at, 06 Februari 2009 ]
SUMENEP - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam HMI unjuk rasa kemarin. Mereka menolak uang dalam politik. Alasannya, politik uang merusak mentalitas bangsa. Akibatnya, bangsa masa depan bakal terjerembab karena dibangun dengan cara money politics.Ratusan aktivis HMI tersebut hadir di gedung dewan sekitar pukul 10.30. Saat orasi, korlap aksi, Fawaid meminta kalangan parlemen memerhatikan masyarakat. Alasannya, anggota parlemen jadi wakil rakyat karena didukung masyarakat. Dia tidak ingin anggota dewan melupakan orang-orang yang mendukungnya. Bila anggota dewan melupakan rakyat, secara tidak langsung mereka telah lalai terhadap amanah dari rakyat.HMI juga minta wakil rakyat tidak bermain money politics. Dikatakan, money politics bisa saja terjadi dalam momentum pilkada atau pemilu. Selain itu, money politics juga bisa terjadi akibat perselingkuhan politik antara dewan-eksekutif. Dia menyontohkan, eksekutif memberikan tips agar dewan bungkam terhadap persoalan yang seharusnya dikritik. "Kami menolak politik dan birokrasi dikotori money politics," paparnya.Hal yang sama disampaikan aktivis lainnya Toha. Dia minta legislatif-eksekutif tidak mempersulit layanan publik. Misalnya, kata Toha, layanan KTP harus dibenahi. Jika layanan KTP tetap sulit, dia minta Bupati Ramdlan Siraj mempertimbangkan karier kepala dinaspendukcapil. "Reward and punishment harus ditegakkan," tuturnya. Usai orasi, sebagian mahasiswa diterima berdialog dengan dewan. Sekretaris Komisi A KH Mawardi menerima mereka berdialog seputar kebijakan dan layanan publik. Di ruang komisi A, aktivis menilai birokrat tidak melayani publik secara maksimal. Anggota Komisi A Tuan Muhammad Yusuf mengaku telah berulangkali minta eksekutif lebih baik. Dia yakin eksekutif bisa berbenah dan menjadi lebih baik. Tetapi, Tuan yakin perubahan tidak bisa datang dalam sekali tempo. Komisi A mengaku respek kepada mahasiswa yang ikut mengawal pembangunan. "Nanti, apa yang adik-adik katakan akan kami teruskan ke pihak terkait," janjinya.Usai berdialog dengan komisi A, aktivis beranjak ke kantor pemkab di Jl dr Cipto. Tetapi, di kantor pemkab ini mahasiswa kecewa. Alasannya, birokrat mempersulit dan menutup diri untuk berdialog.Mahasiswa menilai hal tersebut semakin membuktikan bahwa Pemkab Sumenep bekerja sebagai pangreh praha dibanding pamong praja. "Terus terang kami kecewa (pada eksekutif)," katanya.(abe/zr/rd)
SUMENEP - Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam HMI unjuk rasa kemarin. Mereka menolak uang dalam politik. Alasannya, politik uang merusak mentalitas bangsa. Akibatnya, bangsa masa depan bakal terjerembab karena dibangun dengan cara money politics.Ratusan aktivis HMI tersebut hadir di gedung dewan sekitar pukul 10.30. Saat orasi, korlap aksi, Fawaid meminta kalangan parlemen memerhatikan masyarakat. Alasannya, anggota parlemen jadi wakil rakyat karena didukung masyarakat. Dia tidak ingin anggota dewan melupakan orang-orang yang mendukungnya. Bila anggota dewan melupakan rakyat, secara tidak langsung mereka telah lalai terhadap amanah dari rakyat.HMI juga minta wakil rakyat tidak bermain money politics. Dikatakan, money politics bisa saja terjadi dalam momentum pilkada atau pemilu. Selain itu, money politics juga bisa terjadi akibat perselingkuhan politik antara dewan-eksekutif. Dia menyontohkan, eksekutif memberikan tips agar dewan bungkam terhadap persoalan yang seharusnya dikritik. "Kami menolak politik dan birokrasi dikotori money politics," paparnya.Hal yang sama disampaikan aktivis lainnya Toha. Dia minta legislatif-eksekutif tidak mempersulit layanan publik. Misalnya, kata Toha, layanan KTP harus dibenahi. Jika layanan KTP tetap sulit, dia minta Bupati Ramdlan Siraj mempertimbangkan karier kepala dinaspendukcapil. "Reward and punishment harus ditegakkan," tuturnya. Usai orasi, sebagian mahasiswa diterima berdialog dengan dewan. Sekretaris Komisi A KH Mawardi menerima mereka berdialog seputar kebijakan dan layanan publik. Di ruang komisi A, aktivis menilai birokrat tidak melayani publik secara maksimal. Anggota Komisi A Tuan Muhammad Yusuf mengaku telah berulangkali minta eksekutif lebih baik. Dia yakin eksekutif bisa berbenah dan menjadi lebih baik. Tetapi, Tuan yakin perubahan tidak bisa datang dalam sekali tempo. Komisi A mengaku respek kepada mahasiswa yang ikut mengawal pembangunan. "Nanti, apa yang adik-adik katakan akan kami teruskan ke pihak terkait," janjinya.Usai berdialog dengan komisi A, aktivis beranjak ke kantor pemkab di Jl dr Cipto. Tetapi, di kantor pemkab ini mahasiswa kecewa. Alasannya, birokrat mempersulit dan menutup diri untuk berdialog.Mahasiswa menilai hal tersebut semakin membuktikan bahwa Pemkab Sumenep bekerja sebagai pangreh praha dibanding pamong praja. "Terus terang kami kecewa (pada eksekutif)," katanya.(abe/zr/rd)
Eksekusi Ruko di Ganding Ricuh
[ Jum'at, 06 Februari 2009 ]
Polisi Amankan Lima Orang SUMENEP-Eksekusi rumah toko (ruko) milik H Rofik di Dusun Naga, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, kemarin berlangsung ricuh. Bahkan, polisi terpaksa menangkap lima orang yang menghalangi eksekusi.Kejadian itu berawal ketika eksekutor dari Pengadilan Negeri (PN) Sumenep yang diwakili Wakil Panitera Suja'ie akan membacakan putusan di depan ruko. Tiba-tiba tiga orang ahli waris, yakni Hj Subaidah, Hj Arfiyah, dan H Erfan, berteriak dan berusaha merebut surat putusan lelang yang akan dibacakan eksekutor.Proses eksekusi pun kian tegang. Polisi terpaksa bertindak tegas, setelah ahli waris ruko bersama ratusan warga lain berusaha melawan petugas mengamankan eksekusi. Ahli waris berteriak agar warga melawan dan menggagalkan eksekusi.Kericuhan pun terjadi. Ahli waris berusaha melawan bersama ratusan warga dengan mencoba menerobos pagar betis petugas. Agar eksekusi berjalan lancar, polisi terpaksa mengamankan sejumlah orang yang dianggap sebagai pemicu kericuhan.Pasukan polisi yang dipimpin Kabag Ops Polres Sumenep Kompol Ary Wahjudi tidak mau mengambil risiko. Petugas mengamankan ahli waris, pengacara, dan warga yang mencoba menggagalkan eksekusi. Lima orang itu dimasukkan mobil truk polisi dan dibawa ke Mapolres Sumenep. Untuk pengamanan eksekusi, polres menerjunkan 300 personel dari semua unsur. Yakni, samapta, reskrim, lantas, polsek, dan pengamanan tertutup. Mereka juga dilengkapi senjata laras panjang dan siaga di depan objek eksekusi.Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumenep Suja'ie mengatakan, dirinya selaku eksekutor hanya melaksanakan eksekusi. Pada eksekusi pertama awal Desember 2008 lalu gagal dilakukan karena pemilik dan ahli waris ruko melawan. Lalu, kemarin eksekusi dilakukan kembali"Kami (PN) hanya menjalankan tugas sebagai eksekutor. Sebab, pemilik ruko tidak membayar pinjaman pada Bank BRI Sumenep," ujar Suja'ie.Dijelaskan, proses lelang ruko dilakukan dengan benar. Lelang dimenangkan Hj Tammimah, 42, warga Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, senilai Rp 200 juta.Namun, hasil lelang dan keputusan tersebut tidak diindahkan. Sehingga, proses eksekusi dengan merujuk keputusan lelang harus dilakukan. "PN hanya sebagai eksekutor. Sedangkan keputusan lelang dan proses sebelumnya ditangani pihak bank. PN sendiri turut serta dalam eksekusi ini, meski keputusannya tidak melalui pengadilan karena menyangkut hak milik negara (Bank BRI, Red.)," jelasnya.Setelah berhasil mengamankan sejumlah orang, eksekusi akhirnya berjalan dengan lancar. Petugas kemudian mengeluarkan semua isi bangunan dua lantai tersebut. (zr/mat)
Polisi Amankan Lima Orang SUMENEP-Eksekusi rumah toko (ruko) milik H Rofik di Dusun Naga, Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, kemarin berlangsung ricuh. Bahkan, polisi terpaksa menangkap lima orang yang menghalangi eksekusi.Kejadian itu berawal ketika eksekutor dari Pengadilan Negeri (PN) Sumenep yang diwakili Wakil Panitera Suja'ie akan membacakan putusan di depan ruko. Tiba-tiba tiga orang ahli waris, yakni Hj Subaidah, Hj Arfiyah, dan H Erfan, berteriak dan berusaha merebut surat putusan lelang yang akan dibacakan eksekutor.Proses eksekusi pun kian tegang. Polisi terpaksa bertindak tegas, setelah ahli waris ruko bersama ratusan warga lain berusaha melawan petugas mengamankan eksekusi. Ahli waris berteriak agar warga melawan dan menggagalkan eksekusi.Kericuhan pun terjadi. Ahli waris berusaha melawan bersama ratusan warga dengan mencoba menerobos pagar betis petugas. Agar eksekusi berjalan lancar, polisi terpaksa mengamankan sejumlah orang yang dianggap sebagai pemicu kericuhan.Pasukan polisi yang dipimpin Kabag Ops Polres Sumenep Kompol Ary Wahjudi tidak mau mengambil risiko. Petugas mengamankan ahli waris, pengacara, dan warga yang mencoba menggagalkan eksekusi. Lima orang itu dimasukkan mobil truk polisi dan dibawa ke Mapolres Sumenep. Untuk pengamanan eksekusi, polres menerjunkan 300 personel dari semua unsur. Yakni, samapta, reskrim, lantas, polsek, dan pengamanan tertutup. Mereka juga dilengkapi senjata laras panjang dan siaga di depan objek eksekusi.Wakil Panitera Pengadilan Negeri Sumenep Suja'ie mengatakan, dirinya selaku eksekutor hanya melaksanakan eksekusi. Pada eksekusi pertama awal Desember 2008 lalu gagal dilakukan karena pemilik dan ahli waris ruko melawan. Lalu, kemarin eksekusi dilakukan kembali"Kami (PN) hanya menjalankan tugas sebagai eksekutor. Sebab, pemilik ruko tidak membayar pinjaman pada Bank BRI Sumenep," ujar Suja'ie.Dijelaskan, proses lelang ruko dilakukan dengan benar. Lelang dimenangkan Hj Tammimah, 42, warga Desa Ketawang Karay, Kecamatan Ganding, senilai Rp 200 juta.Namun, hasil lelang dan keputusan tersebut tidak diindahkan. Sehingga, proses eksekusi dengan merujuk keputusan lelang harus dilakukan. "PN hanya sebagai eksekutor. Sedangkan keputusan lelang dan proses sebelumnya ditangani pihak bank. PN sendiri turut serta dalam eksekusi ini, meski keputusannya tidak melalui pengadilan karena menyangkut hak milik negara (Bank BRI, Red.)," jelasnya.Setelah berhasil mengamankan sejumlah orang, eksekusi akhirnya berjalan dengan lancar. Petugas kemudian mengeluarkan semua isi bangunan dua lantai tersebut. (zr/mat)
Tongkang Tabrak Perahu di Sepudi
[ Jum'at, 06 Februari 2009 ]
Dua ABK Perahu Hilang SUMENEP-Kecelakaan laut kembali terjadi di perairan antara Pulau Sapudi dan Raas. Perahu Layar Motor (PLM) Indonesia milik warga Kabupaten Lamongan ditabrak kapal tongkang di 12 mil arah utara Pulau Sapudi. Akibatnya, dua awak buah kapal (ABK) PLM Indonesia hilang, setelah terlempar ke laut. Dua ABK yang nahas itu adalah Miftakul Arif, 20, dan Ferianto, 28. Kedua orang tersebut juga berasal dari Lamongan.Informasi yang diterima koran ini dari Satpolair Kalianget kemarin, Miftakul Arif ketika hilang memakai baju cokelat dengan celana biru. Sedangkan Ferianto memakai jaket cokelat dengan celana pendek hitam. PLM Indonesia dinahkodai Nurrhasyim, 40, warga Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. PLM berpenumpang 14 orang (termasuk ABK) hendak menebar jaring di wilayah perairan Sapudi, Sumenep, Kamis (29/1) lalu. Namun, pada Jumat (30/1), sekitar pukul 01.15, ditabrak kapal tongkang yang belum diketahui identitasnya. Akibatnya, dua ABK terlempar dan ditelan ombak. Hingga kemarin keduanya masih dinyatakan hilang.Peristiwa tabrakan antara PLM Indonesia dengan kapal tongkang itu baru terungkap setelah nahkoda PLM melapor ke Satpolair Lamongan, Rabu (4/2). Kemudian laporan itu dikoordinasikan ke Satpolair Kalianget, Sumenep, kemarin.PLM Indonesia yang ditabrak kapal tongkang tak dikenal tersebut rusak pada anjungannya dan tempat berteduh ABK. Untungnya, perahu masih bisa digunakan untuk pulang ke Lamongan.Kasatpolair Kalianget AKP Aryanto Agus Subekti mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencari kedua korban. Dia menyayangkan, kejadian tersebut tidak langsung dilaporkan kepada petugas Satpolair Sapudi maupun Lamongan. Ternyata, para ABK yang selamat masih berusaha mencari sendiri dua temannya yang terlempar ke laut. Setelah gagal menemukan temannya, mereka baru melapor ke Satpolair Lamongan.Menurut Agus, upaya pencarian terhadap ABK PLM Indonesia yang hilang terkendala cuaca. Ketinggian ombak di lokasi kejadian berkisar antara 5 sampai 6 meter. "Jadi, kami tunda dulu pencarian menunggu kondisi cuaca kondusif," katanya. Untuk pencarian korban, satpolair menyiapkan satu unit tugboat dan empat anggotanya. Mereka akan menyisir sekitar lokasi hilangnya korban dan pulau yang terdekat dengan TKP.Sementara itu, di Pulau Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, sebuah perahu nelayan dikabarkan tenggelam di perairan dekat pulau tersebut. Perahu yang berisi barang-barang untuk pindah rumah itu berlayar dari Pulau Pagerungan Kecil ke Desa Kayuwaru, Kecamatan Arjasa. Namun, di tengah perjalanan kapal berpenumpang tujuh orang itu dihantam ombak. Untungnya, semua penumpang selamat. Sedangkan perahu dan barang-barang bawaannya tidak dapat diselamatkan. Kerugian diprediksi mencapai Rp 15 juta. (zr/mat)
Dua ABK Perahu Hilang SUMENEP-Kecelakaan laut kembali terjadi di perairan antara Pulau Sapudi dan Raas. Perahu Layar Motor (PLM) Indonesia milik warga Kabupaten Lamongan ditabrak kapal tongkang di 12 mil arah utara Pulau Sapudi. Akibatnya, dua awak buah kapal (ABK) PLM Indonesia hilang, setelah terlempar ke laut. Dua ABK yang nahas itu adalah Miftakul Arif, 20, dan Ferianto, 28. Kedua orang tersebut juga berasal dari Lamongan.Informasi yang diterima koran ini dari Satpolair Kalianget kemarin, Miftakul Arif ketika hilang memakai baju cokelat dengan celana biru. Sedangkan Ferianto memakai jaket cokelat dengan celana pendek hitam. PLM Indonesia dinahkodai Nurrhasyim, 40, warga Desa Blimbing, Kecamatan Paciran, Kabupaten Lamongan. PLM berpenumpang 14 orang (termasuk ABK) hendak menebar jaring di wilayah perairan Sapudi, Sumenep, Kamis (29/1) lalu. Namun, pada Jumat (30/1), sekitar pukul 01.15, ditabrak kapal tongkang yang belum diketahui identitasnya. Akibatnya, dua ABK terlempar dan ditelan ombak. Hingga kemarin keduanya masih dinyatakan hilang.Peristiwa tabrakan antara PLM Indonesia dengan kapal tongkang itu baru terungkap setelah nahkoda PLM melapor ke Satpolair Lamongan, Rabu (4/2). Kemudian laporan itu dikoordinasikan ke Satpolair Kalianget, Sumenep, kemarin.PLM Indonesia yang ditabrak kapal tongkang tak dikenal tersebut rusak pada anjungannya dan tempat berteduh ABK. Untungnya, perahu masih bisa digunakan untuk pulang ke Lamongan.Kasatpolair Kalianget AKP Aryanto Agus Subekti mengatakan, saat ini pihaknya sedang mencari kedua korban. Dia menyayangkan, kejadian tersebut tidak langsung dilaporkan kepada petugas Satpolair Sapudi maupun Lamongan. Ternyata, para ABK yang selamat masih berusaha mencari sendiri dua temannya yang terlempar ke laut. Setelah gagal menemukan temannya, mereka baru melapor ke Satpolair Lamongan.Menurut Agus, upaya pencarian terhadap ABK PLM Indonesia yang hilang terkendala cuaca. Ketinggian ombak di lokasi kejadian berkisar antara 5 sampai 6 meter. "Jadi, kami tunda dulu pencarian menunggu kondisi cuaca kondusif," katanya. Untuk pencarian korban, satpolair menyiapkan satu unit tugboat dan empat anggotanya. Mereka akan menyisir sekitar lokasi hilangnya korban dan pulau yang terdekat dengan TKP.Sementara itu, di Pulau Pagerungan Kecil, Kecamatan Sapeken, sebuah perahu nelayan dikabarkan tenggelam di perairan dekat pulau tersebut. Perahu yang berisi barang-barang untuk pindah rumah itu berlayar dari Pulau Pagerungan Kecil ke Desa Kayuwaru, Kecamatan Arjasa. Namun, di tengah perjalanan kapal berpenumpang tujuh orang itu dihantam ombak. Untungnya, semua penumpang selamat. Sedangkan perahu dan barang-barang bawaannya tidak dapat diselamatkan. Kerugian diprediksi mencapai Rp 15 juta. (zr/mat)
Rabu, 04 Februari 2009
Lawan Ombak, Kirim Mitan ke Kangean
SUMENEP - Cuaca buruk dan ombak besar tak menghalangi pasokan minyak tanah (mitan) ke Pulau Kangean. Kemarin puluhan drum minyak tanah sudah berada di Pelabuhan Kalianget untuk dikirim ke Kangean.Berdasarkan informasi yang dihimpun koran ini, minyak tanah yang bakal dikirim ke Kangean kali ini sebanyak 40 ribu liter. Pengiriman untuk wilayah kepulauan biasanya dilakukan dalam dua kali seminggu. Tetapi, untuk beberapa terakhir ini pengiriman terkadang sampai dua puluh hari. Alasannya kondisi cuaca di perairan Kangean tidak memungkinkan untuk mengangkut drum-drum minyak tanah tersebut.Menurut salah seorang petugas pengiriman mitan ke Kangean, Rahmad Riyadi, pengiriman ke daerah kepulauan tak pernah absen. Alasannya, sejauh ini kebutuhan akan minyak tanah di kepulauan terus meningkat. Sehingga, dalam dua mingu sekali atau dalam dua puluh sekali pengiriman minyak tanah ke daerah Kepulauan Kangean terus dilaksanakan. Untuk saat ini, akunya sebanyak lima tangki dialokasikan ke daerah kepulauan. Ditambahkan, pihaknya tak menampik bahwa dalam beberapa minggu terakhir ini kondisi cuaca di perairan Kangean buruk. Tetapi, kondisi cuaca tersebut tak menjadi kendala untuk terus melakukan pengiriman ke daerah kepulauan.Sementara itu, krisis pangan bagi masyarakat Kepulauan Masalembu semakin menjadi-jadi. Akibat ombak yang mengganas lagi di Februari, pasokan sembako seret. Sebab, dengan gelombang dan ombak yang tinggi tidak ada kapal yang berani berlayar ke Masalembu. Sebelumnya, sekitar 23 ribu penduduk Masalembu sudah terisolasi juga akibat cuaca buruk di laut. Dengan tidak adanya transportasi laut dari maupun ke Pulau/Kecamatan Masalembu, pasokan sembako terhenti. Itu karena ombak Laut Jawa mencapai ketinggian 5 meter. Warga di empat desa di Masalembu kini terancam kelaparan, karena terjadi krisis pangan. Selama dua pekan ini, kondisi perekonomian di pulau itu memprihatinkan. Tokoh masyarakat Pulau Masalembu, Maktuf Syarif, mengatakan, stok sembako sudah habis. Untuk memenuhi kebutuhan hidup, warga di empat desa (Masalima, Karamian, Sukajeruk, dan Masakambing) mulai makan gaplek yang dicampur sisa nasi kering."Krisis pangan ini terjadi sejak bulan lalu ketika tak ada lagi kapal yang berlayar ke Masalembu. Masyarakat terancam kelaparan, jika tidak segera dibantu," kata Maktuf.Dia mendesak pemerintah menangani serius masalah itu. Pemkab Sumenep sebisa mungkin mendistribusikan sembako ke Pulau/Kecamatan Masalembu yang berjarak 112 mil dari Pelabuhan Kalianget tersebut.Informasi krisis pangan itu juga dibenarkan anggota DPRD Sumenep asal Masalembu, Tuan Muhammad Yusuf. Dia mengatakan, masyarakat di sana benar-benar menderita. Kondisi cuaca yang buruk merusak perekonomian warga. "Tak ada perahu nelayan yang melaut. Penghasilan tetap warga berkurang. Diperparah lagi, stok sembako sudah menipis," katanya. Dia khawatir, kasus krisis pangan yang terjadi sekitar tiga tahun lalu kembali. Dia kembali minta pemkab untuk membahas krisis pangan yang terjadi di pulau tersebut. Sementara Kepala Administrator Pelabuhan Kalianget Abd. Rachim mengatakan, hingga saat ini perairan Pulau Masalembu tidak aman untuk pelayaran. Ketinggian ombak masih berkisar 4 sampai 5 meter. "Dalam waktu yang tidak ditentukan, pelayaran ke Masalembu ditutup," tegasnya kepada wartawan di kantornya kemarin.Bahkan, pelayaran ke sejumlah pulau lainnya, termasuk ke Pulau Kangean yang dilayani KMP Dharma Bahari Sumekar (DBS) I kemarin malam juga gagal berangkat. Sebab, ombak kembali mengganas. "Pelayaran ke Kangean sejak kemarin (2/2, Red) dan hari ini (kemarin, Red) berisiko. Kami memperbolehkan pelayaran ke kepulauan jika memang kondisi cuaca memungkinkan," tandasnya.Sedangkan DBS I dari Kalianget ke Kangean dibolehkan berlayar, Namun, jika di tengah perjalanan kondisi cuaca buruk, Rachim menyarankan kembali lagi ke Kalianget. "Kita harapkan operator kapal mengutamakan keselamatan penumpang," ingatnya. (tur/zr/mat)
SO Baru, 226 Pejabat Dimutasi
SUMENEP-Akhirnya personel dalam struktur organisasi (SO) pemkab diisi. Kemarin Bupati M. Ramdlan Siraj melantik 226 pejabat eselon II dan III sebagai penerapan PP Nomor 41/2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah. Pengambilan sumpah bertempat di Pendapa Agung Sumenep pukul 10.30. Mutasi dan promosi jabatan ini merupakan kali ketiga sejak 2001 lalu.Dari 226 pejabat yang dilantik, terdiri dari pejabat eselon IIA sebanyak 31 orang, eselon IIIA sebanyak 73 orang, dan eselon IIIB sebanyak 122 orang. Mereka berada di instansi dinas, kantor, badan, dan camat. Pejabat yang kena pergeseran atau promosi antara lain Suud Suganda menjadi kepala dinas kependudukan dan catatan sipil menggantikan Bambang Sugeng. Kepala dinas koperasi dan usaha kecil menengah dijabat Ahmad Masuni yang sebelumnya kepala badan pengelola dan kekayaan keuangan daerah (BPKKD). Sementara kepala BPKKD dipegang oleh Didik Untung Samsidi yang sebelumnya kepala badan komunikasi dan informasi (bakominfo). Kepala dinas kelautan dan perikanan ditempati Moh. Salimin yang sebelumnya menjabat kepala dinas koperasi dan usaha kecil menengah. Lalu, kepala dinas pariwisata dan kebudayaan dipegang Moh. Nasir. Sebelumnya Nasir Kabag humas pemkab. Kepala dinas informasi dan komunikasi (infokom) ditempati Miftahol Karim yang sebelumnya Kabag umum pemkab. Selain itu jabatan staf ahli dipercayakan kepada empat orang. Yakni, Bambang Sugeng (mantan kepala dinas keluarga berencana, kependudukan, dan catatan sipil), Budi Dadik (mantan kepala dinas perindustrian dan perdagangan), Edy Mustika (mantan kepala dinas pariwisata), dan Supriyono (mantan sekretaris DPRD).Dalam sambutannya, bupati mengatakan, SO baru sebagai penyegaran di tingkatan pejabat Pemkab Sumenep. Dia menginginkan, dengan reformasi birokrasi tersebut pejabat bisa mengambil pengalaman dan bisa meningkatkan kinerjanya dengan baik.Dijelaskan, sebelum reformasi birokrasi dilakukan, pemkab bersama DPRD menuntaskan penyusunan Peraturan Daerah (Perda) tentang Organisasi Tata Kerja Perangkat Daerah (OTKPD), yang menyesuaikan dengan PP 41/2007. Di hadapan ratusan pejabat yang baru diambil sumpahnya, Ramdlan meminta para pejabat eselon II dan III yang jabatannya berubah bisa menerima dengan lapang dada. Alasannya, perubahan yang diputuskan tersebut berdasar dari rapat tim. Dia juga menginginkan, reformasi birokrasi tersebut mampu membawa perbaikan bagi Pemkab Sumenep. Juga dalam melayani kepentingan masyarakat. (tur/mat)
Langganan:
Postingan (Atom)
